Marves - Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan Sosialisasi Penilaian SKP yang dihadiri oleh Direktorat Kinerja ASN, Badan Kepegawaian Negara (06/02/2024). Rangkaian acara dilanjutkan dengan Pembahasan Manual Indikator Kinerja Utama  (IKU) serta Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 yang turut dihadiri oleh tim Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (07/02/2024).  

Direktorat Kinerja ASN, Badan Kepegawaian Negara menjelaskan bahwa pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai. Pengelolaan kinerja pegawai juga tidak hanya merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir, namun berfokus pada pemenuhan ekspektasi pimpinan. Sementara itu, beberapa strategi juga diperlukan seperti dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan pegawai serta kinerja dan perilaku individu yang mampu mendukung kinerja organisasi. 

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Firman Hidayat menyampaikan bahwa penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja Eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dilakukan dengan target yang terukur untuk mendukung pencapaian 6 (enam) kelompok pembangunan, yaitu IKU Pembangunan Nasional, Major Project, Janji Presiden, Proyek Strategis Nasional, kegiatan K/L dalam mendukung SDGs, dan Direktif Presiden. 

“Perjanjian kinerja yang tertera pada seluruh PK Eselon II lingkup Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim harus berkontribusi positif terhadap pencapaian PK Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi,” ujar Deputi Firman. 

Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Yosi Erlangga memaparkan bahwa terdapat beberapa dokumen yang diperlukan untuk melakukan pengukuran atas suatu IKU seperti deskripsi IKU, satuan pengukuran, pihak penyedia data, penanggungjawab IKU serta beberapa dokumen lain yang termasuk dalam format IKU. Manual IKU ditetapkan oleh pemilik IKU sebagai bagian dari perjanjian kinerja. Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga membagikan 18 target indikator kinerja KKP 2024 yang secara garis besar berfokus pada indeks kesejahteraan masyarakat KP, kawasan konservasi laut, serta pertumbuhan PDB perikanan. Hal ini disampaikan oleh Ali Rahmat, Perencana Madya Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  

Di akhir sesi, Deputi Firman berpesan agar semua jajaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dapat mengawal seluruh Program Kerja Strategis yang telah ditetapkan di tahun 2024 secara maksimal dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, serta tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Biro Komunikasi  
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 
No.SP-26/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2024