Marves-Jakarta, Dalam rangka pengembangan dan penguatan Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS), Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar Rapat Koordinasi dengan tiga lembaga terkait yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Badan Informasi Geospasial (BIG).

Asisten Deputi Lingkungan dan Kebencanaan Kemenko Marves, Sahat M. Panggabean menjelaskan, tujuan dilakukan Rakor adalah untuk mengevaluasi kegiatan tahun 2019, serta rencana tindak lanjut PerPres No.93 tahun 2019, tentang penguatan dan pengembangan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami.

“Sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami mempunyai peran strategis dan penting untuk mengantisipasi serta memitigasi, sehingga perlu dilakukan upaya penguatan dan pengembangan yang berkelanjutan guna menyelamatkan jiwa dan harta masyarakat Indonesia dari gempa dan tsunami,” ujar Asdep Sahat di Jakarta, Selasa (14-01-2020).

Oleh karena itu, lanjut Asdep Sahat untuk muwujudkan kemandirian bangsa dan kehandalan dalam mengelola dan memanfaatkan sistem informasi gempa bumi dan peringatan dini dan tsunami, maka diperlukan sinergisitas antar-institusi terutama dalam hal ini BMKG, BPPT, dan BIG.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono juga menyampaikan bahwa, pada tahun 2020 akan dibangun shelter dengan menggunakan tanah pemerintah daerah dan stakeholder lainnya.

“Adapun alat yang dibeli BMKG pada tahun 2019 diberi garansi oleh vendor, sehingga tidak perlu biaya pemeliharaan hingga tahun 2020. Untuk penempatan alat-alat telah disinkronkan dengan kegiatan yang dilakukan oleh BIG dan BPPT,” ujarnya.

Lebih lanjut, Plt. Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika BIG, Marsono Julianto Tjahyo Purnomo, berdasarkan sumber pendanaan, untuk pembangunan stasiun CORS tahun 2020 anggaran untuk mendukung InaTEWS di 10 lokasi, perihal perizinan telah dilakukan dan sudah pula disetujui oleh instansi terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan.

“Sementara anggaran reguler untuk stasiun CORS di 20 lokasi, progress sudah berkoordinasi dengan BMKG dan Kementerian ATR-BPN, dengan rincian 7 lokasi di kantor Kemen ATR-BPN yang tersebar di Sulawesi, 7 lokasi di kantor BMKG yang tersebar di Sulawesi serta 6 sisanya akan dilakukan survei awal di kantor BMKG Sulawesi pada bulan ini. Dan, anggaran untuk PHLN di 35 lokasi, progressnya telah dilakukan inventarisasi calon lokasi pembangunan,” jelasnya.

Kemudian, menurut Direktur Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana BPPT, Eko Widi Santoso mengatakan, pada Tahun 2020, BPPT sangat mendukung penganggaran untuk kebutuhan peringatan dini tsunami di Indonesia yang rencananya dengan menyediakan sistem deteksi dini tsunami di seluruh wilayah Indonesia.

“InaBuoy dipandang perlu sebagai alternatif solusi teknologi yang tepat untuk jangka pendek dengan waktu pembuatan yang lebih singkat dan kesiapan teknologi yang sudah matang, pada Tahun 2020 ini telah pula diusulkan untuk dibangun 13 buah buoy, 1 buah deteksi dini berbasis tomografi dan 3 buah CBT,” katanya.

Turut hadir dalam Rakor tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Informasi Kemenko Marves, Arif Rahman, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami, BMKG, Rahmat Triyono, Kepala Biro Perencanaan BMKG, Guswanto, Plt. Kepala Pusat Jaring Kontrol dan Geodinamika, BIG, Marsono Julianto Tjahyo Purnomo, serta Direktur Pusat Teknologi Reduksi Risiko Bencana, BPPT Eko Widi Santoso.

Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi