Marves - Semarang, Dalam upaya mendukung penerapan Green and Smart Port, yaitu untuk mempersiapkan Pelabuhan Indonesia yang bertaraf international dengan mengintegrasikan aspek kelestarian lingkungan, koservasi energi, pemanfaatan teknologi digital, pemberdayaan masyarakat dan kepentingan ekonomi pelabuhan, Kemenko Marves melalui Biro Hukum melakukan koordinasi tingkat lapang dengan  General  Manager Terminal Peti Kemas Semarang (Selasa, 03-09-2014), untuk mempersiapkan penilaian Tahun 2024.

“Tujuan dilaksanakan koordinasi tingkat lapang yaitu menindaklanjuti Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.HA.02.01 Tahun 2023 tentang Gugus Tugas Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia.  Pentingnya kegiatan ini sebagai bahan masukan bagi optimalisasi peran kelembagaan terhadap dukungan akselerasi kebijakan.  Untuk mendongkrak indeks dalam asesmen nanti, Terminal Peti Kemas ini harus segera berkoordinasi dengan Pelindo Pusat terkait percepatan implementasi Aplikasi PRISMA sebagai urgensi alat ukur bisnis dan HAM secara mandiri (self assessment),” kata Kepala Biro Hukum Kemenko Marves Rahayu dalam membuka acara koordinasi.

GM Terminal Peti Kemas Nyoman Sudiana menyampaikan bahwa lembaganya cukup optimis untuk menghadapi pelaksanaan asesmen green dan smart port  Tahun 2024, yaitu telah banyak melakukan pembenahan di berbagai sektor termasuk dukungan aspek manajemen, aspek teknis, aspek lingkungan, aspek sosial ekonomi maupun terkait digitalisasi, termasuk penyiapan dokumen-dokumen pendukungnya.

Diketahui dalam acara ini hadir Kepala Biro Hukum, Perancang Perundang-undangan Ahli Madya, Pranata Komputer Ahli Madya, Analis Hukum Ahli Muda dan Pranata Komputer Ahli Muda Sekretariat  Kemenko Marves, serta GM Terminal Peti Kemas Semarang dan jajaran terkait.

No.SP-272/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2024
BIRO KOMUNIKASI
KEMENKO BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI