Marves - Balikpapan, Guna mendukung kegiatan hulu migas sebagai urgensi pencapaian target produksi yang masih perlu dikejar dan didorong untuk minyak 1 MMBPOD dan gas 12 BSCFD serta akselerasi dan peningkatan investasi di bidang migas, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves melakukan kunjungan lapangan ke Wilayah Bekapai, Senipah-Peciko-South Mahakam, dan Badak LNG Bontang pada hari Selasa hingga Kamis (20-22 September 2022).  

“Kunjungan lapangan ini sangat penting untuk memahami tantangan dan kesulitan yang dihadapi oleh pelaku di lapangan. Bagaimana berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dapat berpikir kebutuhan yang sama atas barang yang sama, berapa target produksi yang akan dicapai, serta bagaimana insentif yang akan diberikan. Perhitungan yang dilakukan di level teknis harus dilakukan secara tepat agar nantinya jika diperlukan untuk diangkat pada rapat tingkat kementerian, kebijakan, dan insentif yang diambil tepat sasaran dan semua stakeholder terkait dapat memiliki pandangan yang sama,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Basilio Dias Araujo pada diskusi teknis yang dilakukan bersama peserta kunjungan di kantor Pertamina Hulu Mahakam (PHM), Balikpapan.

Kepala Divisi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan SKK Migas, Eka Bhayu Setta, menyampaikan bahwa kegiatan kunjungan lapangan ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan lapangan ke PHM yang merepresentasikan regime cost recovery. Berikutnya akan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang merepresentasikan regime gross split. Rangkaian kunjungan tersebut ditutup dengan kegiatan focus grup discussion bersama K/L terkait. Kegiatan kunjungan lapangan ini diharapkan dapat memfasilitasi engagement berbagai stakeholder untuk melihat langsung bagaimana operasional kegiatan minyak dan gas bumi di lapangan.

Pertamina Hulu Mahakam memiliki wilayah kerja sebesar 3.266,44 km2 dengan berbagai lapangan seperti Peciko, Bekapai, South Mahakam, Tunu, dan lapangan-lapangan lainnya. Minyak dan gas yang diproduksi selanjutnya diproses pada unit pengolahan darat yaitu pada Terminal Processing Area(TPA), Terminal Loading Area(TLA), Condensate Stabilization Unit (CSU), dan Peciko Process Area (PPA). TPA di Pertamina Hulu Mahakam merupakan unit pengolahan minyak Handil dan Bekapai dengan laju alir produksi 12 kbpd dari minyak Handil dan 2,7 kbpd dari minyak Bekapai.

“Indonesia memiliki sumber daya energi yang berlimpah. Kunci dari mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi yang berlimpah tersebut adalah dengan mengoordinasikan penggunaan batubara, minyak, gas, yang berbasis fossil dengan berbagai jenis Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tidak kalah jumlah potensinya di Indonesia. Insentif dan dukungan juga perlu dioptimalkan bagi semua sumber daya energi, termasuk target-target untuk berkontribusi pada pergerakan global berupa transisi energi melalui pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca dari pemanfaatan energi dalam mendukung kegiatan ekonomi negara. Sinergi dari pemanfaatan sumber daya energi di Indonesia perlu juga diselaraskan dengan performa ekonominya yang menghasilkan bagi negara. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan aset yang ada seperti di Badak LNG yang bisa dan perlu dioptimalkan kembali melalui peningkatan feed gas dari wilayah kerja gas yang ada di sekitar Balikpapan dan area Mahakam,” ungkap Asisten Deputi Energi, Ridha Yasser pada diskusi teknis tersebut.

Direktur Keuangan Pertamina Hulu Energi, Harry Mozarta Zen juga mengungkapkan bahwa kesempatan kunjungan ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh stakeholder dari pemerintah pusat untuk melihat operasional minyak dan gas bumi secara langsung khususnya di PHM. Saat ini PHM sedang berusaha keras menahan laju penurunan produksi alamiah yang pernah tinggi dan juga mempertahankan tingkat produksi pada lapangan-lapangan migas yang sudah mature di PHM.

Selain melakukan kunjungan lapangan ke wilayah Senipah-Peciko-South Mahakam Pertamina Hulu Mahakam serta anjungan lepas pantai Lapangan Bekapai, kegiatan juga dilakukan dengan kunjungan ke PT Badak NGL, di Bontang. Presiden Direktur Badak LNG, Gema Iriandus Pahalawan, menyampaikan bahwa Badak LNG saat ini harus menghadapi kondisi feed gas yang sudah berkurang. Rencananya tahun 2026 ini feed gas yang masuk ke PT Badak akan dapat ditingkatkan. PT Badak pernah menjadi kilang gas terbesar di dunia. Sumber daya manusia (SDM) dari berbagai negara pernah belajar di PT Badak. Harapan yang disampaikan adalah perlunya dukungan dari pemerintah dalam mempertahankan operasional PT Badak sehingga tidak mati suri seperti yang pernah terjadi di PT Arun, yang kemudian menjadi sulit dan mahal ketika harus diaktifkan kembali.

Kegiatan kunjungan ini juga sebagai langkah dalam menyusun tata kelola Barang Milik Negara (BMN) Hulu Migas untuk menentukan bentuk insentif apa yang tepat dalam mendukung kegiatan hulu migas dengan optimalisasi aset, terutama terkait pemanfaatan aset seperti pemanfaatan kilang PT Badak karena beban biaya terhadap aset ini cukup besar terutama ketika harus tetap melakukan maintenance pada fasilitas-fasilitas yang harus dihentikan operasinya untuk sementara ini karena menurunnya feed gas. Dari kunjungan ini diharapkan dapat diperoleh hasil strategi bersama PHM dan PT Badak terkait feed gas PT Badak yang nantinya akan berasal dari South Mahakam.

Tren investasi global semakin intensif mengarah ke EBT. Pada masa transisi energi, konsumsi minyak Indonesia masih lebih besar dibanding produksi. Diharapkan dengan adanya inisiasi pemberian insentif ini dapat meningkatkan dan memperpanjang usia produksi migas di Blok Mahakam sehingga mengurangi gap produksi dan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia.

Kegiatan kunjungan lapangan ini merupakan inisiasi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan diikuti oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, perwakilan Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet, perwakilan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, perwakilan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, perwakilan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, perwakilan Direktorat Jenderal Pajak,  perwakilan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, perwakilan Biro Hukum Kementerian ESDM, Direktur Keuangan Pertamina Hulu Energi, perwakilan Pertamina Hulu Mahakam, serta Presiden Direktur Badak LNG.

Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi