Marves - Sentul, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) luncurkan Buku Capaian SDGs Tahun 2021. Sejak tahun 2019, Kemenko Marves dalam konteks pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pembangunan di bidang kemaritiman dan investasi mendapatkan amanat untuk melakukan pemantauan terhadap program prioritas pembangunan termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Kementerian/Lembaga di bawah koordinasinya. 

Kepala Biro Perencanaan, Arif Rahman menyampaikan Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan target telah tercapai dan permasalahan dapat segera diatasi. SDGs sebagai salah data yang akan dipakai bersama akan menjadi  bagian dari One Data Policy, sebagaimana data Kebijakan Kelautan Indonesia. 

"Pada tahun 2022, Kemenko Marves telah melakukan Monev SDGs tepatnya pada tanggal 24 Maret 2022 di Bandung yang di hadiri oleh perwakilan 7 K/L. Dalam kegiatan tersebut masing-masing K/L memaparkan Capaian SDGs tahun 2021 dan dilanjutkan dengan pemberian tanggapan dari Evaluator Seknas SDGs Bappenas dan Staff Ahli Menteri Bidang Ekonomi Maritim, serta melakukan evaluasi terhadap capaian indikator  sasaran pada masing-masing goal. Semua upaya dan langkah tersebut tertuang dalam buku Laporan Pencapaian TPB/SDGs Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021 yang akan kita launching hari ini," ungkap Karo Arif dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Capaian SDGs 7 Kementerian/Lembaga dibawah Koordinasi Kemenko Marves Tahun 2022 yang dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat (31-03-2023).

TPB atau biasa kita sebut SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan ekonomi secara berkesinambungan, dengan memperhatikan keberlanjutan dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan adanya pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs Bidang Kemaritiman dan Investasi tahun 2022 terhadap 7 K/L dibawah koordinasi Kemenko Marves sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Tahun 2021-2024.

Lebih lanjut, hal ini juga dalam rangka mendorong percepatan pencapaian SDGs tahun 2030, pada tahun 2023  beberapa hal yg menjadi poin pada evaluasi tahun ini yakni pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai di uji coba oleh Sekretaris Nasional (SekNas) Bappenas melalui e-monev Bappenas, sehingga matriks terbaru yang harus disampaikan lebih relevan dg program/kegiatan yang dilaksanakan K/L teknis. 

Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Sugeng Santoso menyampaikan menyampaikan kita harus mengetahui bagaimana keterkaitannya antara program SDGs dengan program dan kegiatan yang ada di dalam rencana kerja yang tertuang didalam KRISNA. 

"Ini harapannya memudahkan dalam halnya Seknas SDGs, Kemenko Marves dan K/L karena akan bisa dilihat sebetulnya program kegiatan apa yang ditagging dari KRISNA/Renja yang memang sesuai atau dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi Nasional (RAN). Kalaupun tidak, diberi catatan sehingga kita bisa mentrace adanya kebijakan internal dari kementrian/lembaga. Sehingga nanti dalam melakukan monev termasuk pengendaliannya, dan juga dalam rangka meningkatkan ke depannya bagaimana itu bisa dilakukan dan dilaksanakan in-line dengan apa yang ada di rencana kerja yang masing-masing dipunyai dan dikoordinasikan oleh Bappenas," ungkap Sahli Sugeng.

Selain itu, sesuai dengan hasil paparan Sekretaris Utama Bappenas di Jakarta pada tanggal 20 November 2022 yang lalu, di sampaikan Status Capaian Indikator SDGs 2021 dari 219 indikator yang dilaporkan, 63% atau 137 indikator telah tercapai. Kemajuan yang cukup baik dapat dilihat pada pilar pembangunan lingkungan dan ekonomi. Kemudian, masih ada 22% atau 48 indikator memerlukan perhatian khusus dan perlu percepatan agar kembali on-track, serta 70 Indikator datanya tidak/belum tersedia pada tahun 2021 sehingga perlu penguatan upaya penyediaan data.

Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan, Sekretariat Nasional SDGs, Kementerian PPN/Bappenas, Rachman Kurniawan menyampaikan sosialisasi terkait Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ia mendorong adanya platform pembiayaan inovatif untuk TPB/SDGs. 

"Perlu pemutakhiran sasaran nasional TPB/SDGs yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Saya juga menekankan peran para pihak baik pemerintah dan non-pemerintah melalui Tim Pelaksana Nasional TPB/SDGs yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan ormas (sebagai bagian Tim Koordinasi Nasional TPB/SDGs yang melaksanakan arahan Dewan Pengarah Nasional). Kemudian, perlu memutakhirkan Peta Jalan TPB/SDGs dan Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDGs, serta menguatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam implementasi TPB/SDGs di tingkat daerah, " jelas Manajer Rachman. 

Kemudian, Kemenko Marves juga berikan penghargaan bagi Kementerian/Lembaga di bawah koordinasinya yang paling informatif  dalam pelaksanaan program TPB/SDGs pada tahun 2021. Dua Kementerian yang terpilih menjadi paling informatif adalah Kementerian Lingkungan Hidup (Terinformatif 1) dan Kehutanan serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Terinformatif 2).Selain itu, masing-masing 7 K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves juga memaparkan terkait Capaian SDGs Tahun 2022 baik secara luring maupun secara daring. 

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-80/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2023