Marves - Bogor, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mempercepat penyusunan tahap pedoman variabel dari pengelolaan kebijakan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) melalui Konsinyering Tim Kerja pengelolaan kebijakan IKLI di Bogor, (03-9-2020).

Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) Bidang Maritim dan Investasi Agung Kuswandono mengatakan, Indeks kesehatan Laut Indonesia yang telah dirancang sejak tahun 2019 ini merupakan kerangka penilaian terpadu untuk mengukur, mengelola dan melacak kesehatan laut dengan menggunakan indikator maupun proses informasi terbaik dan terintegrasi, yang dapat menjadi pedoman tolak ukur perekonomian Indonesia.

Sebagai inisiator kebijakan ini, menurut dia, Kemenko Marves telah menetapkan Tim Kerja Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi No.88/S Tahun 2020. "Tim ini terdiri dari berbagai macam lembaga, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LPPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan para pakar yang mumpuni demi mewujudkan kebijakan ini," beber Sesmenko Agung.

Lebih jauh, dia mengatakan, IKLI selaras dengan Agenda Pembangunan ke-6, yaitu Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

"Di Kemenko Marves, ini (IKLI) merupakan salah satu sasaran strategis," ungkapnya.

Selain itu, Sesmenko Marves Agung Kuswandono menyebutkan 10 indikator IKLI yang telah ditentukan sesuai dengan metodologi tertentu dan karakteristik lautnya, terdiri dari Laut sebagai sumber pangan, Kesempatan Berusaha dan Bekerja Bagi Perikanan Artisanal, Laut Sebagai sumber Produk Alam, Laut sebagai Penyimpan Carbon, Perlindungan Pesisir, Laut Sebagai Sumber Mata-pencaharian dan Ekonomi, Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi, Perlindungan Spesies dan tempat yang Ikonis, Perairan Bersih, Keanekaragaman Hayati.

"Saya harap pertemuan ini bisa melihat apakah ada indikator lain yang dapat menjadi masukan, dan dapat menjadikan IKLI sebagai patokan dan indikator utama dalam penilaian laut Indonesia. Selain itu, Rencana implementasi akan dilakukan di tiga wilayah Pilot Project, yaitu SKTP Natuna, SKTP Morotai, dan SKPT Rote Ndau," Imbuhnya.

Sesmenko Marves Agung Kuswandono juga menegaskan bahwa kondisi pandemi jangan sampai menjadikan seluruh pemangku kepentingan patah semangat, dan komunikasi serta kordinasi dapat terus dilaksanakan dengan kondisi apapun. Dia berharap, IKLI dapat terbentuk dengan baik dan memberikan manfaat bagi banyak pihak.

Sebagai penutup, Sesmenko Agung juga meminta agar output IKLI sebagai pedoman dengan lingkup nasional dapat segera diimplementasikan.

Biro Komunikasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi