Marves - Jakarta, Guna memperkuat kolaborasi dan sinergisitas peran lintas stakeholders dalam mewujudkan sustainable blue food, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Blue Food Indonesia” dengan mengusung tema Pengembangan Produksi Berkelanjutan, Inovasi, dan Daya Saing Produk Blue Food untuk Pemenuhan  Konsumsi Pangan Domestik dan Penguasaan Pasar Ikan Global secara hybrid pada hari Kamis (10-11-2022). 

M. Firman Hidayat selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang hadir secara daring mengatakan dalam konteks Sustainable Development Goal, pangan biru ini terkait erat dengan pencapaian goal ke-14 Life Below Water, dari mulai bagaimana mengelola ekosistemnya, tata kelola yang efektif sampai dengan pemanfaatannya.

“Manfaat Blue Food sangat beragam, di antaranya sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi karena mengandung omega 3, memiliki environmental footprints lebih rendah dari pada makanan berbasis darat dan sistem blue food dapat berperan sebagai  landasan ekonomi pedesaan dan nasional,” ungkapnya.

Melanjutkan penjelasannya, Plt. Deputi Firman mengatakan bahwa upaya terintegrasi, lintas stakeholders untuk peningkatan produktivitas blue food yang berkelanjutan dan berdaya saing perlu terus dikembangkan dengan serius.  Kerja sama multipihak antara pemerintah, dunia usaha, media, akademisi, NGO, dan lembaga mitra pembangunan sangat diperlukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai produsen blue food utama untuk kebutuhan konsumsi domestik dan penguasan pasar  blue food di tingkat global.

Partnership dalam pengembangan inovasi produksi blue food  juga akan menjadi bagian dari rencana kerja sama National Blue Agenda Action Partnership yang akan di launching bertepatan dengan penyelenggaraan Ocean-20 di Bali pada pertengahan November mendatang. 

“Action Partnership akan mencakup kerja sama agenda biru antara pemerintah Indonesia dengan pihak UN Agencies, dan mitra kerja pembangunan baik multilateral mapun bilateral. Kerja sama ini akan mencakup Blue Health, Blue Economy, Blue Innovation dan Blue Food ,” paparnya.

Selain itu Plt. Deputi Firman juga menekankan langkah-langkah yang perlu diperkuat guna pengembangan blue food di Indonesia, yaitu: pengembangan sistem produksi yang kompetitif dan berkelanjutan, penguatan nilai tambah dan diversifikasi produk olahan blue food dan penguatan eksistensi blue food sebagai bagian integral dari sistem pangan nasional.

Mewakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Gellwynn  Jusuf selaku Perencana Ahli Utama Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam yang hadir secara daring mengatakan bahwa sumber daya laut pesisir Indonesia merupakan sumber daya yang penting dan memiliki potensi yang besar. 

“Transformasi ekonomi melalui penekanan ekonomi biru memiliki peranan penting untuk mencapai visi penting Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Sumber daya maritim, kelautan dan perikanan yang sangat potensial ini perlu dikelola dan dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan perekonomian namun tetap menjaga ekosistem lautnya sesuai dengan konsep blue economy,” ujar Gellwynn. 

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi juga mengatakan peran penting blue food secara umum berkontribusi terhadap sekitar 50% asupan protein hewani Indonesia, terutama di wilayah timur. Selain itu, ikan juga memiliki potensi secara ekonomi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat Indonesia, khususnya di pesisir.

“Penguatan cadangan pangan merupakan strategi yang sangat penting untuk melindungi ekosistem pangan dari hulu hingga ke hilir dengan memberi kepastian harga di tingkat produsen, petani, peternak, nelayan supaya tetap berproduksi serta memberi kepastian harga di tingkat konsumen,” jelasnya.

Seminar Nasional yang disiarkan secara langsung melalui kanal youtube Kemenko Marves ini dilanjutkan dengan penandatanganan MoU Kerja Sama Riset dan Dunia Usaha dalam Pengembangan Blue Food Seaweed Estate di Maluku Tenggara dan Kepulauan Riau, serta soft launching produksi test kit dalam negeri untuk antisipasi wabah penyakit pada udang sebagai komoditas utama perikanan nasional.

Kegiatan pemaparan dan diskusi dilakukan dalam 3 (tiga) sesi, Sesi pertama, mengusung tema Urgensi Peran Strategis Blue Food dalam Pemenuhan Pangan Nasional dan Kebutuhan Pasar Ikan Global yang Berkualitas dan Berkelanjutan, dipandu oleh moderator Ikram Sangaji selaku Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap Kemenko Marves, dengan narasumber Ishartini selaku Plt. Dirjen PDSPKP, Yonvitner selaku Direktur PKSPL IPB, Hendra Sugandhi selaku wakil ketua Komite Perikanan Apindo KKP dan Sudari Pawiro sebagai Representative UNIDO Indonesia.

Sesi kedua, mengusung tema Inovasi dan Pengembangan Jejaring Blue Food Collaborative Network dimoderatori oleh Ita Sualia dari UNINDO GQSP Indonesia, bersama narasumber Tineke Adam selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Mala Nurilmala dari Universitas IPB dan Seli Katarina sebagai Representative USAID Indonesia.

Sesi ketiga, mengusung tema Penguatan Pranata Produksi Berkelanjutan dan Pemasaran Blue Food bersama moderator Artati Widiarti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan narasumber Nicodemus Ubro selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Tenggara, Imam Musthofa Zainudin selaku Director of Marine and Fisheries WWF Indonesia, CEO Aruna,  dan Perwakilan Perhimpunan Pengusaha Jasa Boga Indonesia.

Menutup kegiatan seminar, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Rahmat Mulianda merangkum hasil seminar serta menyampaikan apresiasinya terhadap narasumber dan peserta yang hadir baik secara daring maupun luring dan kedepannya agar seluruh pihak tetap dapat terus besinergi dalam pengembangan blue food. 

“Dengan integrasi dan sinergi semua pihak, Indonesia sebagai negara maritim, negara kepulauan harus mampu memimpin di bidang blue food, blue economy dan blue carbon,” pungkas Asdep Rahmat. 

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-356/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2022