Marves - Jakarta, Dalam rangka membangun kolaborasi dan berbagi pakai lintas Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) serta membangun kepemimpinan strategis, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) turut serta meramaikan Expo Hasil Proyek Perubahan Kepemimpinan Strategis, Kamis (04/07/2024). Acara ini diadakan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (BPSDM Kemendagri).

“Kami sangat mengapresiasi proyek kebijakan ini dan kami sangat berharap bahwa ke depannya kita semua punya komitmen yang sama untuk berubah ke arah yang lebih baik untuk negara ini. Saya yakin teman-teman sudah tidak sabar menunjukkan programnya dan saya minta hasil inovasinya ini menjadi inovasi lembaga di tingkat nasional,” kata Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Haryono dalam membuka acara. 

Adapun perwakilan dari Kemenko Marves terdiri atas Kepala Biro (Karo) Komunikasi Andreas Dipi Patria, Sekretaris Deputi (Sesdep) Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Dirhansyah Conbul, Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Sampah dan Limbah Rofi Alhanif, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Kus Prisetiahadi, serta Asisten Deputi (Asdep) Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Ferry Akbar Pasaribu.

Karo Andreas menyampaikan proyek perubahan mengenai Kebijakan Strategis Tata Kelola Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kemenko Marves: Untuk Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

“Kebijakan SPBE sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efesien, dengan di dalamnya terdiri atas 9 tata kelola SPBE yakni Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE,” papar Karo Andreas.

Sesdep Dirhansyah menyampaikan proyek perubahan mengenai Kebijakan Strategis Regulasi Pengelolaan Data dan Informasi untuk Penyusunan dan Pengendalian Kebijakan.

“Proyek ini untuk meningkatkan kinerja khususnya di Kementerian Koordinator dalam menghasilkan kebijakan dari suatu proses penyusunan yang efektif, efisien yang bermuara pada produk kebijakan yang implementatif di lapangan. Diperlukan dukungan penyediaan data dan informasi yang komprehensif. Data dan informasi ini juga akan dimanfaatkan dalam mengevaluasi kebijakan,” ujar Sesdep Dirhansyah. 

Asdep Rofi menyampaikan proyek perubahan mengenai Percepatan Capaian Target Nasional Penanganan Sampah Laut Melalui Penguatan Kinerja Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKN PSL).

“Proyek perubahan ini diharapkan memperkuat peran TKN PSL dan Tim Pelaksana Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut (RAN PSL) dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan RAN PSL 2018-2025 sesuai Perpres 83 Tahun 2018. Secara lebih luas, proyek ini diharapkan mengurangi kebocoran sampah plastik ke laut, memperbaiki kualitas lingkungan pesisir dan laut, serta meningkatkan ekonomi dan kesehatan masyarakat,” ungkap Asdep Rofi. 

Asdep Kus membahas mengenai Strategi Kebijakan Peta Jalan Perdagangan Karbon Dalam Mendukung Tata Kelola Perdagangan Karbon Domestik dan Luar Negeri di Indonesia.

“Proyek Perubahan ini digagas untuk menganalisis strategi kebijakan peta jalan perdagangan karbon dalam mendukung tata kelola perdagangan karbon domestik dan luar negeri di Indonesia,” jelas Asdep Kus.

Asdep Ferry memaparkan proyek perubahan mengenai Kebijakan Strategis Peningkatan Akurasi Penyusunan PDB Kemaritiman Nasional. 

“Perhitungan PDB Kemaritiman perlu dilakukan secara akurat dan mencakup berbagai sub sektor yang relevan. Mengingat data yang tersedia masih sangat terbatas, maka diperlukan upaya trobosan untuk meningkatkan ketersediaan data, akurasi serta luang lingkup yang komprehensif dan diperlukan pula upaya inovatif guna menggalang partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan di bidang kemaritiman agar tersedia data yang komprehensif dan memenuhi standar data yang ditetapkan,” jelas Asdep Ferry.

Diketahui acara ini dihadiri oleh 58 peserta dengan 5 peserta berasal dari Kemenko Marves itu sendiri, kemudian 3 peserta dari Komisi Pemberantan Korupsi (KPK), 2 peserta dari Sekretariat Negara (Setneg) serta beberapa perwakilan dari K/L dan Pemda lainnya.

No.SP-187/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VI/2024
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi