Marves - New York, Pemerintah Indonesia terus mempercepat phase out bahan bakar fosil dan mempercepat energi transisi yang adil, terjangkau, dan dapat diandalkan dengan memanfaatkan potensi alam Indonesia yang besar.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti dalam sesi tematik “Accelerating Decarbonization through Collaboration and Implementation” UNC Climate Ambition Summit (UNCAS) (20-09-2023).

“Transisi energi bersih merupakan prioritas nasional pemerintah Indonesia, dan implementasinya akan dilaksanakan dengan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan. Melalui kesepakatan bersama Just Energy Transition Partnership (JETP), diharapkan dukungan dana dari International Partners Group (IPG) dan Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) untuk implementasi energi transisi dan meningkatkan Indonesia Green Taxonomy yang merupakan pondasi utama dalam pencapaian target," ucap Deputi Nani.

Pada pertemuan UNCAS ini berbagai pemangku kepentingan serta negara berkesempatan untuk menunjukkan kemajuan di dalam komitmen pencapaian net-zero emission. Selain itu, UNCAS bertujuan untuk menjelaskan langkah selanjutnya dalam pencapaian net-zero yang akan melibatkan otoritas keuangan, regulator, korporasi, dan institusi keuangan.

Dalam sesi ini, negara-negara mendiskusikan pentingnya penyusunan target yang jelas, timeline, kebijakan, serta peningkatan kolaborasi dan koordinasi pada tingkat global untuk mendukung upaya dekarbonisasi. 

“Indonesia saat ini tidak lagi bergantung pada kegiatan ekspor komoditas mentah. Kami sedang menyiapkan kebijakan dan struktur yang terintegrasi dari hulu ke hilir untuk menciptakan ekosistem baterai dan kendaraan listrik (EV) yang kompetitif, dengan dukungan sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia, salah satunya adalah nikel," tambah Deputi Nani.

Dirinya juga menerangkan bahwa saat ini Indonesia bersama IPG dan GFANZ tengah bersiap untuk meluncurkan Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Indonesia menunggu dukungan konkrit dari Mitra JETP dalam upaya mencapai Net Zero Emission tahun 2060 atau lebih cepat termasuk upaya pensiun dini PLTU.

"Program JETP, yang dikerjasamakan dengan IPG, harus menjadi program yang dimiliki dan dipimpin Indonesia untuk mendukung prioritas dan prinsip transisi berkeadilan nasional," tegas Deputi Nani.

Deputi Nani turut menyebut inisiasi Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang telah diakui dalam G20 Bali Leaders’ Declaration 2022 untuk menyelesaikan masalah pendanaan dalam aksi iklim dan pencapaian SDGs 2030. Dalam konteks JETP, pendanaan campuran (blended finance) adalah salah satu pendekatan untuk mendapatkan pendanaan publik dari IPG yang akan menarik pendanaan pihak swasta dari GFANZ.

"Saya meyakini bahwa melalui kolaborasi, maka akan tercipta dunia yang lebih baik untuk generasi mendatang," pungkas Deputi Nani.

Sebagai informasi, sesi tematik UNCAS merupakan bagian dari The 78th United Nations General Assembly (UNGA) berlangsung pada tanggal 18 - 26 September 2023 di UN Headquarter, New York yang mengundang high-level lebih dari 100 negara untuk turut berpartisipasi dalam beberapa rangkaian pertemuan yang membahas berbagai tema terkait krisis global, pencapaian SGDs, dan dekarbonisasi untuk mengatasi perubahan iklim dan mempercepat implementasi energi transisi.

No.SP-224/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2023

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi