Marves - New York, 26 September- Global Blended Finance Alliance (GBFA), platform internasional untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) dan aksi iklim di negara-negara berkembang, mencatat momen penting pada Kamis (26/09) di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNGA) di New York.  Pada kesempatan ini dua lembaga terkemuka, Badan PBB untuk Pembangunan dan Tony Blair Institute for Global Change (TBI) bergabung dengan plaform GBFA.  

UNDP dan TBI menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) – mitra pemerintah pelaksana utama GBFA -  sebagai knowledge partners. Langkah ini diambil setelah United in Diversity bergabung dengan platform GBFA dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta.

Kemenko Marves memimpin pembentukan forum GBFA selama Kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022, bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Negara-negara berkembang menghadapi kesenjangan pembiayaan tahunan yang mencapai USD 3 triliun untuk aksi iklim dan SDG. Kesenjangan ini menuntut upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan investasi keuangan, menerapkan mekanisme pendanaan inovatif, dan mendapatkan komitmen dari pemerintah serta sektor swasta. GBFA didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan platform pembiayaan yang dipimpin negara-negara Selatan terkait SDG dan aksi iklim.

Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, bersama dengan Duta Khusus untuk Aliansi Keuangan Campuran Global (GBFA), Mari Pangestu dan Managing Director TBI Asia Pasifik, Jalil Rasheed, menyaksikan penandatanganan MoU di Kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. Deputi Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti, menandatangani kesepakatan tersebut bersama Claire Van der Vaeren, Chief, CO Liaison and Coordination (COLAC) mewakili UNDP Regional Bureau for Asia and the Pacific, serta Country Director TBI Indonesia, Shuhaela Haqim

“Penandatanganan hari ini akan membawa GBFA satu langkah lebih dekat pada penciptaan dampak yang lebih positif dalam skala lebih besar. Aliansi ini penting untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dalam aksi iklim dan memajukan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Visi GBFA sebagai organisasi internasional secara khusus akan menyokong negara-negara berkembang dalam menstrukturkan proyek-proyek pembangunan mereka untuk menarik penanam-penanam modal potensial,” ujar Menko Luhut. 

Nani Hendiarti menekankan pentingnya kolaborasi global untuk mencapai dampak positif GBFA. “Bermitra dengan knowlegde partners strategis merupakan langkah penting untuk membangun kolaborasi yang saling menguntungkan dalam GBFA. Sebagai organisasi non-pemerintah internasional atau organisasi filantropi dengan keahlian yang luas dan tujuan yang sejalan, knowledge partners mendukung GBFA dalam merancang program, mobilisasi dana, dan memajukan misi serta kegiatan yang memenuhi standar internasional,” Nani menambahkan.

Claire Van der Vaeren, Chief, CO Liaison and Coordination (COLAC) UNDP, menyatakan, “UNDP telah menjadi mitra jangka panjang Pemerintah Indonesia dalam mempromosikan pembiayaan inovatif seperti pembiayaan campuran dan kami sangat menantikan untuk menjadi mitra GBFA. Kami menyadari bahwa kesenjangan pembiayaan untuk SDG sangat besar, dan kerja sama melalui GBFA dapat berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menyelaraskan upaya sektor publik dan swasta serta membantu mencapai hasil pembangunan yang nyata.”

“Saya sangat antusias membawa TBI ke dalam aksi bersama GBFA, karena kami percaya pada kekuatan solusi praktis untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan yang besar terkait SDG dan aksi iklim, yang berpotensi memberikan manfaat bagi jutaan komunitas di seluruh dunia. Dengan kememimpinan yang kuat dari Pemerintah Indonesia dan dukungan penuh mitra-mitra internasional utama, kami yakin GBFA dapat memberikan hasil yang berdampak,” ujar Shuhaela Haqim, TBI Indonesia Country Director. 

No.SP-304/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2024
Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi