Marves - Bali, Pemerintah Indonesia berkomitmen menjadi pemimpin dalam program Blue Agenda (agenda biru/kelautan), namun dibutuhkan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan komitmen itu. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), M. Firman Hidayat, pada Pertemuan Tingkat Menteri Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali (Selasa,06-12-2022).

“Pemerintah Indonesia dengan PBB bersama mitra pembangunan telah menyusun National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP) untuk mempercepat pencapaian target pembangunan agenda biru demi keseimbangan ekologi dan ekonomi Indonesia sesuai target RPJMN,” ucap Plt. Deputi Firman.

NBAAP tersebut yang telah diluncurkan pada November lalu dalam rangkaian kegiatan Ocean20 sebagai inisiatif  Indonesia dalam presidensi G20. 

“Kemitraan antara Pemri dan PBB serta development partner akan mampu mengintegrasi dan mensinkronisasi banyak program kelautan, sampai dengan tahap implementasi. Lembaga pelaksana implementasi tersebut terdiri dari 4 komponen, yaitu Pemri, Akademisi, LSM, dan pihak swasta,” terang Plt. Deputi Firman.

Dirinya kemudian menjelaskan bahwa kemitraan tersebut berfokus pada 4 pilar, yaitu Blue Health, Blue Food, Blue Innovation, Blue Finance. Keempat pilar tersebut menurutnya, disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi biru Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan sebagai wujud dari tata kelola laut yang efektif.

Terkait dengan inisiasi NBAAP ini melalui Forum AIS, Koordinator PBB untuk Indonesia, Valerie Julliand, mengatakan bahwa kemitraan ini sangat tepat sebagai wujud tata kelola laut negara kepulauan seperti Indonesia serta negara pulau yang tergantung dari sumber daya laut. 

“Momen ini tercipta atas upaya Pemri dan upaya kita bersama. Seperti yang kita ketahui, isu terkait laut, merupakan isu yang menjadi pembahasan utama banyak negara di dunia, khususnya negara-negara pulau dan kepulauan,” tutur Valerie.

Dirinya menerangkan bahwa upaya untuk menyelamatkan bumi tidak akan terwujud tanpa kita menyelamatkan laut. Dengan pemahaman tersebut, menurut Valerie, PBB merancang agenda SDG’s yang sangat ambisius. 

“Kemitraan ini adalah cara kita untuk mensinkronisasi semua komitmen dan ide yang berasal dari sejumlah kerangka kerja yang berbeda. Dengan ini, kita mengejar aksi nyata, kita mengejar hasil. Kemitraan ini penting, karena bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab atas kondisi laut saat ini, namun juga sektor swasta, dan publik juga bertanggung jawab,” ungkapnya.

Valerie kemudian menekankan bahwa agar kemitraan tersebut dapat dilaksanakan, maka semua pihak harus  bertindak.

“Kemitraan ini didirikan untuk mempercepat pencapaian target RPJMN 2020-2024 dan target Kebijakan Kelautan Indonesia di sektor maritim dan kelautan. Pemri dan PBB serta Mitra pembangunan akan bekerja sama untuk menjalankan target ke-14 SDG’s dan memastikan No One Left Behind,” tandas Plt. Deputi Firman.

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Ini nonya No. SP-397/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2022