Marves - Yogyakarta, Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mengungkapkan bahwa luas lahan kritis di Indonesia mencapai 14,9 juta hektare pada tahun 2000. Luas ini tersebar di berbagai kawasan, termasuk hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi, dan di luar kawasan hutan. Jika tidak ada tindakan preventif, luas lahan kritis ini akan terus bertambah. Menurut proyeksi skenario baseline, luas lahan kritis diperkirakan akan meningkat menjadi 19 juta hektare pada tahun 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bersama PT. PLN Energi Primer Indonesia dan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, telah mengadakan Kelompok Diskusi Terfokus dengan tema Ekonomi Sirkuler melalui Revitalisasi Lahan Kritis pada tanggal 23-24 Maret 2024. General Manager PT Bukit Asam, Tbk Venpri Sagara, menjadi pembicara dalam sesi mengenai Ekonomi Sirkuler dalam Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, Reklamasi Bentuk Lain, dan Wisata.

Dalam sesi yang dipimpin oleh Fatma Puspitasari, dia menyampaikan bahwa salah satu tantangan bagi industri pertambangan adalah sering kali dianggap sebagai penyebab kerusakan lahan. Izin Usaha Pertambangan sering menggunakan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, dengan kewajiban melakukan reklamasi dan rehabilitasi DAS.

GM PT.Bukit Asam Venpri Sagara menjelaskan bahwa perusahaan telah mengembangkan ekonomi sirkuler melalui perubahan sistemik, rehabilitasi DAS, dan reklamasi bentuk lain dengan pengembangan kebun energi, pembangunan persemaian (nursery), dan pengembangan Tanjung Enim Kota Wisata. PT Bukit Asam menargetkan peningkatan kapasitas bibit tanaman. "Saat ini, persemaian menghasilkan 500 ribu bibit per tahun, yang akan ditingkatkan menjadi 2-3 juta bibit tanaman per tahun dengan memanfaatkan lahan pasca tambang. Jadi, peningkatan kapasitas disesuaikan dengan progres reklamasi lahan."

Kegiatan rehabiltasi DAS PTBA tersebar di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, dan Kabupaten Kulonprogo dengan total penanaman mencapai 4 juta batang berbagai jenis tanaman. 

"Kami mengutamakan tanaman produktif, buah-buahan, mangrove, dan tanaman endemik. Realisasi penyebaran rehabilitasi DAS yang telah dilakukan Bukit Asam berdampak kepada sekitar 222.000 HOK, dengan perputaran ekonomi sekitar 22 miliar," ujar Venpri. 

Venpri menjelaskan bahwa PTBA melibatkan masyarakat sejak pra kegiatan, jasa pengangkutan, penanaman, pemeliharaan hingga pasca kegiatan.

Tanjung Enim Kota Wisata juga merupakan bagian dari program ekonomi sirkuler rehabilitasi DAS. Program ini telah berhasil membangun destinasi wisata baru, termasuk Museum Batubara (satu-satunya yang dilengkapi jalur lorry bawah tanah), mini zoo, dan waterpark. Saat ini di Tanjung Enim telah dibangun Museum Batubara (satu-satunya yang dilengkapi jalur lorry bawah tanah), mini zoo, dan waterpark. 

"Sebentar lagi kita menyambut lebaran, saya pikir yang mudik ke Palembang dan sekitarnya bisalah mampir, berwisata ke Tanjung Enim. Sepanjang tahun 2023 sudah seratus ribuan wisatawan mengunjungi museum. Masih bisalah dikunjungi beberapa ribu orang lagi," tambah venpri.

Dengan dibukanya jalan tol Palembang-Prabumulih, berwisata di Tanjung Enim bisa menjadi opsi liburan menyambut libur panjang Hari Raya Idul Fitri mendatang.

Kota Wisata Tanjung Enim juga akan memiliki botanical garden seluas sekitar 17 hektar. Botanical Garden ini merupakan bagian dari rencana pemanfaatan lahan pasca tambang. Botanical Garden ini diproyeksikan akan menjadi wisata edukasi keanekaragaman hayati berupa taman koleksi tanaman dari berbagai wilayah Indonesia.

Fatma mengapresiasi upaya PT Bukit Asam dalam mengembangkan ekonomi sirkuler. Dengan pemahaman yang baik tentang kondisi, kewajiban, dan regulasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan, akan membantu dalam merencanakan strategi dan upaya yang tepat untuk memulihkan lahan kritis sekaligus menjadi pendorong ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Program ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemegang izin PPKH telah memenuhi kewajibannya dalam pemulihan lahan kritis dan rehabilitasi DAS sambil menciptakan transaksi ekonomi dengan melibatkan masyarakat secara langsung.

"Nilai transaksi atas jasa tenaga kerja yang terlibat saat ini sudah mencapai lebih dari 22 miliar. Nilai ini akan terus bertambah sampai terpenuhinya seluruh kewajiban atas PPKH," pungkas Venpri.

No.SP-78/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2024
Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi