Maritim--Jakarta, Dalam penutupan konferensi Archipelagic and Island States /AIS yang digelar di Jakarta, Selasa (22/11/2017), Delegasi dari 20 negara kepulauan dan negara pulau di kawasan Asia Pasifik sepakat untuk membentuk Forum Archipelagic and Island States/AIS. Forum yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kemenko Bidang Kemaritiman ini bertujuan untuk mengangkat isu kelautan dalam mitigasi dampak perubahan iklim ke level global.

Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan yang menutup konferensi tersebut sangat mengapresiasi kesepakatan itu. “Sebagai negara yang paling rentan terhadap masalah peningkatan permukaan laut, kenaikan kadar keasaman laut, pemutihan terumbu karang, penangkapan ikan yang serampangan serta polusi, kita harus berada pada garda terdepan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” ujar Menko dengan tegas. Menurutnya, sudah saatnya komunitas global lebih memperhatikan isu dampak perubahan iklim terhadap laut karena laut menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat dunia. “Tidak boleh ada ada orang merasa negara kepulauan diignore (diabaikan) dalam isu kelautan dan perubahan iklim,” sambung Menko.

Dalam forum tersebut, Menko menyinggung tentang komitmen besar pemerintah Indonesia dalam mencegah dan mengatasi dampak perubahan iklim. “Tadi pagi saya berkunjung ke Bandung untuk melihat perkembangan penanganan polusi di Sungai Citarum, dua bulan terakhir ini, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah melakukan pembenahan dan penataan di sungai tersebut,” tutur Menko. Pemerintah saat ini, lanjutnya benar-benar memperhatikan polusi dan sampah tidak hanya di laut namun juga di darat.

Lebih jauh, para delegasi forum AIS meminta pemerintah Indonesia agar segera menyusun konsep detil mengenai struktur dan mekanisme forum, isu yang akan diatasi, dan opsi pembiayaan. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman, Arif Havas Oegroseno mengatakan bahwa pemerintah dan UNDP ( _United Nations Development Program_ ) akan mencari pilihan pembiayaan. “Ini termasuk menyusun konsep pembiayaan sukarela dan fasilitasi akses pada pembiayaan,” jelasnya.

Targetnya, tambah Havas, konsep pembiayaan dan bentuk forum AIS akan selesai disusun bersama dengan UNDP lalu disebarkan ke seluruh negara Kepulauan dan Negara Pulau pada Desember 2017. Alternatif model pembiayaan yang akan dikaji antara lain Green Climate Fund (GCF), Climate Vulnerable Forum dan Pembiayaan Selatan-Selatan.

Konferensi AIS dihadiri oleh delegasi dari Antigua dan Barbuda, Bahrain, Kuba, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaica, Saint Kitts and Nevis, Srilanka, Seychelles, Singapura, New Zealand, dan Inggris. “Papua Nugini, Saint Kitts Navis, dan Bahrain tertarik utk melakukan hubungan bilateral dalam kerjasama yang salah satu bentuknya adalah akses pelatihan,” beber Havas.

Pembentukan forum negara kepulauan dan negara pulau internasional itu, lanjut Havas dimaksudkan untuk membentuk kerjasama teknis dalam isu ekonomi biru, adaptasi perubahan iklim, dan perikanan berkelanjutan," pungkasnya.

Pembentukan forum ini memperoleh dukungan penuh dari United Nations Development Program (UNDP). (**)