Marves - Jawa Barat, Asdep Pengelolaan DAS dan Konservasi Sumber Daya Alam M. Saleh Nugrahadi memimpin rapat koordinasi teknis antar kementerian dan lembaga terkait di Kantor Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Jumat, 20 Januari 2023. Kunjungan lapangan dan rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum Kementerian PUPR, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jabar, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jabar, Ketua Harian Satgas DAS Citarum, dan perwakilan dari KLHK, PUPR, Bappenas, Kementerian dan Lembaga terkait lainnya.

Dalam Rapat Koordinasi, Asdep Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA, M. Saleh Nugrahadi, menyampaikan pentingnya melakukan peningkatan kerjasama dengan stakeholders dari beberapa sektor termasuk dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar wilayah DAS Citarum untuk mengatasi kendala pembiayaan pengelolaan DAS Citarum sehingga tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD. Perlunya alternatif skenario pengelolaan DAS Citarum mengingat akan berakhirnya Perpres No.15 Tahun 2018 dimana TNI dan Polri tidak terlibat lagi secara langsung dalam Program Citarum Harum. Tantangan lain yang belum mencapai target yaitu pengelolaan sampah dan penanganan limbah cair domestik. Sektor persampahan ini alokasi dananya kedua paling besar setelah pengelolaan sumber daya air dan pariwisata, namun belum terkelola dengan baik, jelas Asdep Saleh. 

Kepala BBWS Citarum, Bastari, menyampaikan permasalahan-permasalah di sungai seperti kualitas air, banjir, lebih banyak berasal dari luar area Citarum. Masalah sampah juga berasal dari rumah, pasar, dan pabrik yang masuk ke sungai. BBWS ditugaskan untuk mendukung operasional TNI di Citarum Harum, karena TNI punya kewenangan untuk masuk ke sektor-sektor. Tetapi bukan berarti semua di TNI, tetap masing-masing K/L punya tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tutur Bastari.

Prima Mayaningtias, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar, menyampaikan tugas kesekretariatan, yaitu sudah dilakukan aplikasi monev masing-masing Pokja Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum untuk mempercepat pemulihan Sungai Citarum.

“Terjadinya refocusing anggaran di Tahun 2022 sehingga teralokasikan hanya 936 Miliar. Sedangkan di Tahun 2023, Bappeda saat ini sedang melakukan inventarisasi data dan menemukan terjadinya kendala penganggaran di program Keramba Jaring Apung (KJA) dan kegiatan Sumber Daya Air (SDA)” Sita - Koordinator Bappeda Provinsi Jabar menambahkan. Kedua program tersebut telah diusulkan untuk dialokasikan anggaran dua kali lipat lebih besar dari tahun 2022 dan saat ini masih menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat.

“Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran operasional selain anggaran fisik, serta perlunya mengejar komitmen dari Pentahelix”, selain itu pentingnya melakukan profiling dari hulu sampai hilir DAS Citarum, termasuk permasalahannya terang Trijoko M. Solehoedin selaku Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP.

Asdep Saleh sangat mengapresiasi masukan-masukan yang ada dan siap mendukung serta berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mendukung Program Citarum Harum. Perlu lebih melibatkan banyak organisasi, komunitas atau pegiat lingkungan di Jawa Barat untuk dapat diberdayakan terkait penanggulangan DAS Citarum pasca berakhirnya perpres tersebut. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat sekitar pun perlu dilakukan secara intensif sebagai upaya transfer knowledge dari pihak TNI dan Polri kepada masyarakat selaku penerima manfaat secara berkelanjutan, tutup Asdep Saleh.

PERCEPATAN PENANGANAN LAHAN KRITIS MELALUI PENANAMAN 10 JUTA BIBIT POHON DI DAS CITARUM

Selain monev, Asdep Saleh memimpin langsung peninjauan lapangan ke lokasi persemaian bibit dan penanaman pohon di Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Arjasari guna memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan penanaman 10 juta bibit untuk Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Kawasan DAS Citarum, Jumat, 20 Januari 2023. Kunjungan lapangan ini didampingi oleh Ketua Harian Satgas Citarum Harum Mayjen (purn) TNI Dedi Kusnadi Thamim.

“Penanaman dilakukan dengan focus untuk 70% tanaman kayu dan 30% tanaman buah-buahan di area lahan kritis DAS Citarum. Namun ironisnya, upaya penanaman pohon meningkat seiring dengan semakin terbukanya lahan”. Untuk upaya konservasi secara penuh, dalam luasan 1 Ha bisa ditanami sekitar 1100 pohon. Namun, karena  mayoritas beruapa wanatani (agroforestry), maksimal pohon yang bisa ditanam di lahan milik masyarakat adalah 400 batang pohon per hektar. Hingga bulan Maret 2023 nantinya akan selesai penanaman 4,6 juta pohon di DAS Citarum dari target 10 juta penanaman pohon, Jelas Project Manager Trees4Trees DAS Citarum yang mendampingi.

Tim Trees4Trees berkolaborasi bersama Dinas Kehutanan Provinsi Jabar secara berkala melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan, serta mengajak para petani sekitar untuk dapat berkontribusi dalam program rehabilitasi lahan kritis. Kerjasama dengan petani lokal ini lebih mengarah ke wanatani yang dalam pelaksanaannya, tanaman ditanam di lahan milik petani yang saat ini dipilih dengan luas lahan minimal 300 m².

“Kendala utama program rehabilitasi lahan kritis adalah keterbatasan anggaran dimana anggaran dari APBN dan APBD kebanyakan hanya anggaran fisik, sedangkan anggaran monitoring masih kurang sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan kerjasama lain terkait upaya rehabilitasi hutan dan lahan selain dengan AstraZeneca dan Trees4Tress”, tutup Asdep Saleh.  Selain itu, isu clear and clean lahan yang bisa ditanami juga menjadi tantangan yang kerap dihadapi saat mensosialisasikan upaya ini kepada petani.

Diharapkan, rapat koordinasi dan kunjungan yang dilakukan dapat memberikan update perkembangan implementasi kebijakan pengelolaan DAS Citarum secara terpadu. Informasi hasil koordinasi dan kunjungan lapangan tersebut  dapat menjadi bahan bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk memperdalam, memperbarui dan memperbaiki Program Citarum Harum.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi