Marves - Bandung, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait melakukan pembahasan skema pembentukan gugus tugas nasional emerging economies coorperation (Senin, 19-12-2022).

“Pertemuan kali ini untuk memperoleh penjelasan para narasumber tentang berbagai potensi kerja sama yang dapat dikembangkan dengan negara-negara berkembang dari Afrika, Amerika Selatan, dan Timur Tengah,” jelas Plt. Asisten Deputi (Asdep) Keamanan dan Ketahanan Maritim Kemenko Marves, Nurhayadi.

Sebelumnya pada rangkaian side event KTT G20 lalu, Menko Marves, Luhut B. Pandjaitan telah memimpin penyelenggaraan Special Ministrial-CEOs meeting. Menko Luhut menyampaikan komitmen Indonesia untuk meningkatkan kerja sama saling menguntungkan di antara negara-negara berkembang.

“Sebagai tindak lanjut, Pak Menko arahkan segera bentuk gugus tugas nasional yang bekerja sama dengan AUDA-NEPAD untuk identifikasi berbagai proyek atau program prioritas," kata Nurhayadi.

"Kita juga segera susun rencana aksi yang akan disampaikan pada rangkaian KTT Juni atau September 2023 nanti,” ucapnya.

Terkait hal tersebut, Direktur Amerika II Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Darianto Harsono menyampaikan bahwa rencana kerja sama yang awalnya ditujukan untuk negara-negara Afrika tersebut kini meluas, melibatkan negara-negara berkembang di selatan dunia, termasuk negara Timur-Tengah dan Amerika Selatan.

“Kami terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di Kawasan Amerika Selatan dan Karibia, identifikasi awal, terdapat 27 potensi kerja sama ekonomi dengan estimasi nilai lebih dari USD 1,1 triliun,” ungkap Direktur Darianto.

Ditambahkan olehnya bahwa kerja sama dengan dua negara besar di Amerika Latin, seperti Brazil dan Argentina memiliki potensi besar dalam konteks emerging country dan kerja sama selatan-selatan ini.

Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari Direktorat Afrika, Kemenlu menyampaikan gambaran umum potensi kerja sama yang dapat dilakukan di Wilayah Afrika Sub-Sahara serta negara potensial yang dapat dijadikan ‘hub’ kerja sama dagang dan investasi. 

Saat ini pendekatan kerja sama pembangunan jalan di Sudan Selatan melalui counter-trade atau imbal dagang minyak sebesar 15.000 barel/hari selama 7-10 tahun. 

“Potensi besar ada pada investasi perkebunan kelapa sawit dengan contract farming. Investasi ini akan mempromosikan citra positif sawit yang dapat meminimalisasi ‘perlakuan tidak adil’ terhadap sawit Indonesia. Sawit (ini) juga membantu menjaga kestabilan negara-negara Afrika karena dapat membuka lapangan pekerjaan dan lahan sehingga bernilai ekonomi,” jelas perwakilan Direktorat Afrika Kemenlu.

Melalui kontrak farming tersebut, kita akan dorong penggunaan bibit, teknologi, dan pupuk Indonesia, ke depannya perkebunan sawit di Afrika akan menjual sawitnya ke perusahaan sawit Indonesia.

Terkait dengan identifikasi potensi kerja sama dengan negara-negara Afrika, Timur-Tengah, dan Amerika Selatan, Kepala Biro Komunikasi, Andreas Dipi Patria menyampaikan bahwa kerja sama Selatan-Selatan ini memiliki banyak potensi yang dapat membuka peluang kerja sama ekonomi baru serta meningkatkan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.

“Kita perlu identifikasi kerja sama riil yang sudah berjalan sebagai pintu masuk untuk menilai sektor lain yang berpotensi. Saat ini hal utama yang perlu dilakukan adalah memperkuat kelembagaan untuk antisipasi tantangan yang mungkin muncul dan solusi terbaiknya,” usul Karo Andreas.

Direktur Amerika I Kemenlu, Iwan Freddy Hari Susanto menyampaikan pentingnya mencermati kemampuan serta kondisi internal dan eksternal Indonesia dengan kebutuhan riil negara-negara yang ditargetkan untuk membangun kerja sama.

“Negara-negara berkembang memiliki kedekatan dengan Indonesia dengan semangat KTT Non-Blok di 1955. Rasa kedekatan ini kita manfaatkan untuk mengembangkan kerja sama saling menguntungkan. Kita juga perlu menunjukkan ‘good will’ Indonesia untuk membantu negara lain berkembang lainnya,” pungkas Plt. Asdep Nurhayadi.

No. SP-414/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2022

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi