Marves - Toba, Pemerintah terus membangun ketersediaan fasilitas spot wisata di Danau Toba, seperti yang diketahui Danau Toba merupakan salah satu dari 5 Wisata Super Prioritas Indonesia.

“Fasilitas dasar sangat penting untuk menentukan berapa lama turis akan tinggal di daerah itu sendiri sehingga harus menyediakan fasilitas yang mumpuni. Akan percuma apa yang dilakukan pusat, daerah, pihak swasta dalam promosi apabila fasilitas dasar tidak layak.” Hal ini disampaikan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Odo R.M. Manuhutu pada  Rapat Koordinasi mengenai ketersediaan fasilitas wisata di Danau Toba (Senin, 02-03-2020).

[caption id="attachment_46613" align="alignleft" width="300"] Plt Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo R. M. Manuhutu pimpin Rakor Persiapan Pelabuhan dan Aspek Keselamatan dalam rangka Kunjungan Raja dan Ratu Belanda di Balige, Senin (02-03-2020).[/caption]

Lebih lanjut, Plt. Deputi Odo menyampaikan untuk selalu menjaga kebersihan agar para turis nyaman, walaupun hanya sekedar basic infrastructure.

“Kita mendata dari 39 Spot, sekitar 59% tidak punya paket yang ditawarkan ke turis dan 46% jalan belum terjangkau transportasi publik, serta beberapa toilet yang tidak layak dipakai” kata Plt. Deputi Odo.

Plt. Deputi Odo mengharapkan kerja sama dari Pemerintah Daerah untuk membuat fasilitas-fasilitas basic guna promosi wisata daerah. Seperti diketahui, Pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar 3,5 T tahun ini untuk pengembangan pariwisata Danau Toba.

“Ini adalah kesempatan yang benar-benar harus diambil untuk meningkatkan daya tarik Danau Toba. Kita memberikan target kurang lebih 6 bulan Pemerintah Daerah sudah harus tersedia fasilitas basic pada spot wisata di Danau Toba,” Jelas Plt Deputi Odo.

Plt. Deputi Odo menjelaskan pertemuan ini bertujuan juga untuk pembembangan home stay desa wisata.

“Contoh seperti Jogja dan Lombok bahwa pengembangan home stay ini bisa bermanfaat juga bagi masyarakat sekitar. Di sana pemasukan desanya dengan jumlah penduduknya yang relatif kecil bisa sampai 2 M.” pungkas Plt. Deputi Odo.

Selain itu, Kepala Bidang Seni Budaya Maritim Sartin Hia menjelaskan dibutuhkannya data desa untuk mengetahui desa yang akan dikembangkan.

“Dibutuhkan informasi penduduk seperti, jumlah keluarga, umur, berapa rumah adat, kalau ada dokumen video, jumlah data kunjungan domestik maupun internasional, serta Kementerian/Lembaga yang aktif mendukung desa, baik bantuan atau kerja sama, struktur perangkat desa, angka pendapatan dan pengeluaran desa”, jelas Kabid Sartin.

Dalam Rakor ini turut mengundang Dinas Pariwisata, Kepala desa setempat, Bank Mandiri, Traveloka, dan Airyroom.

  Biro Perencanaan dan Informasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi [caption id="attachment_46600" align="alignnone" width="300"] Rakor Pengembangan 10 Desa Wisata di 3 Kabupaten Kawasan Danau Toba[/caption]