Marves - Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan menghadiri peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS Antarnegara di Jakarta (29-08-2022).

“Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik merupakan bagian dari Aksi Afirmasi Belanja Pemerintah, dalam semangat Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang dicanangkan oleh Bapak Presiden,” ucap Menko Luhut dalam laporannya kepada Presiden RI.

Dirinya menerangkan bahwa pengembangan KKP Domestik adalah bentuk implementasi Inpres No. 2 Tahun 2022 terkait penggunaan transaksi non-tunai untuk belanja barang dan jasa Pemerintah pusat dan daerah.

Terkait peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara tersebut, Presiden RI, Joko Widodo menyampaikan apresiasinya, menurutnya hal tersebut merupakan bukti kemampuan Indonesia mengikuti kecepatan perubahan tekonologi digital di bidang ekonomi.

“Artinya kita tidak ketinggalan. Saya minta minta Bank Indonesia kemudian Perbankan, utamanya Himbara betul-betul mendampingi dan mengawal, baik Kementerian, Lembaga Pemerintah Provinsi,Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota untuk segera masuk ke sistem ini platform ini,” tegas Presiden RI.

Mengenai peluncuran tersebut, Menko Luhut mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada Bank Indonesia dan semua pihak yang telah mendukung pengembangan sistem ini.

“Kami ucapkan terima kasih ke Bank Indonesia, yang telah mengembangkan sistem di dalam KKP Domestik ini, dengan menggunakan pembayaran berbasis QRIS. Kita boleh berbangga dengan langkah maju yang kita lakukan, karena dengan demikian data transaksi menjadi milik bangsa kita, dan biaya transaksi pun kembali ke negara kita,” ucapnya.

Menko Luhut juga sampaikan apresiasinya kepada Otorita Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta pihak lainnya yang mendukung penuh implementasi KKP Domestik.

“Peluncuran KKP Domestik ini kami lakukan secara cepat di bawah koordinasi Menko Marves, Bapak Luhut Binsar Panjaitan dengan perbankan dengan OJK dan juga dengan himbara khususnya Bank Mandiri, BNI, dan BRI,” ucap Gubernur Bank Indonesia, Perri Warjiyo mengungkapkan dukungan Menko Luhut.

Menurut Gubernur Perry, dalam waktu dekat KKP Domestik ini akan dapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun di daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang pemrosesannya dilakukan secara domestik.

“Bank Indonesia dan OJK perlu juga untuk terus mengembangkan KKP Domestik, sehingga dapat digunakan saat belanja di merchant online maupun offline, di dalam maupun luar negeri,” tutur Menko Luhut.

Pada kesempatan tersebut, Menko Luhut memohon Presiden RI agar dapat mengingatkan pemerintah daerah untuk dapat mengaplikasikan KKP Domestik secara luas di daerah.

“KKP Domestik ini kiranya dapat segera diadopsi dan diimplementasikan juga oleh Pemerintah Daerah. Diperlukan dukungan dari BPD, dalam rangka percepatan perluasan KKP Domestik di daerah. Kiranya Bank Indonesia turut membantu pendampingan ke seluruh Pemerintah Daerah,” harap Menko Luhut.

Sebagai informasi, peluncuran tersebut dihadiri pula oleh Menteri Keuangan RI, Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Sekretaris Kabinet RI, Duta Besar dan Gubernur Bank Central Thailand dan Singapura, Dewan Komisaris OJK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Direktur Utama Perbankan, dan perwakilan penyedia jasa perbankan.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-278/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2022