Maritim - Parapat, Sumatera Utara - Menko Maritim Luhut Pandjaitan mengatakan setiap investasi yang akan dilakukan di wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba tidak akan ditanggung oleh pemerintah tetapi dari kerja sama antar institusi swasta atau dengan BUMN. "Untuk para investor, bentuknya harus B2B (business to business) ," demikian disampaikan Menko Luhut di hadapan para pengusaha, BUMN, institusi pemerintah dan para pimpinan wilayah di sekitar Danau Toba pada Rakor Badan Otoritas Badan Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba (BPOPDT) di Prapat, Sabtu (8/7). Dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Luhut yang bertindak sebagi Ketua Dewan Pengarah BPOPDT, dibahas tentang berbagai permasalahan di sekitar pembangunan kawasan wisata tersebut dan pemecahannya. Direktur Utama BPOPDT Arie Prasetyo melaporkan perkembangan perkembangan pembangunan Bandara Silangit yang rencananya akan menerima penerbangan rute internasional. "Penerbangan Internasional ini perlu dibuka karena jumlah wisatawan yang meningkat. Kemarin saya dapat laporan turis yang datang ke pulau Samosir tahun mencapai lebih dari 260 ribu orang padahal infrastruktur belum semua terbangun, " ujar Menko Luhut. Untuk itu Menko Luhut mendesak semua yang terlibat harus bekerjasama. Dalam rapat diungkapkan rencana untuk membangun perpanjangan landas pacu Bandara Silangit, koordinasi dengan pihak bea cukai dan kementerian penyelenggara karantina Bandara (Kementerian Pertanian, KKP dan Kementerian Kesehatan) serta kontraktor untuk menyesuaikan finalisasi desain bandara. Pembangunan transportasi terpadu juga menjadi topik dalam rakor ini, perusahaan angkutan Damri akan mengoperasikan bus rute Bandara Silangit-Siantar, Kereta api juga berencana membuka rute baru Lubuk Pakam-Siantar untuk menambah rute yang sudah ada Medan-Siantar. Garuda Indonesia dan beberapa penerbangan swasta mengungkapkan akan membuka rute internasional. Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kesiapan pemerintah daerah dan para bupati dibutuhkan untuk menerima kunjungan wisatawan. "Pada tahun 2019 berharap bisa mendatangkan 20 juta wisatawan. Dari jumlah ini pasti ada yang berkunjung ke Danau Toba," ujar Menpar. Menko Luhut mengatakan jumlah kamar yang tersedia di sekitar wilayah ini yang berjumlah 710 kamar dirasa tidak cukup, karenanya ia mendorong BUMN yang memiliki usaha perhotelan di wilayah itu (Inna dan Patrajasa) serta swasta untuk bisa menambah jumlah kamar. Masalah lain yang menurut Menko Luhut sangat mendesak untuk diatasi adalah pencemaran danau. "Perubahan harus segera dilakukan. Dari kajian yang kami lakukan bersama Bank Dunia, yang akan kami umumkan dalam waktu dekat, memperlihatkan terjadi pengotoran yang makin parah. Pencemaran itu datang dari sampah rumah tangga, hotel, keramba dan kotoran ternak. Dan jika memang betul ada perusahaan yang terlibat dalam pencemaran ini, kita perlu melakukan evaluasi," ujar Menko Luhut.***