Marves - Bogor, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa ekonomi Indonesia sedang dihadapkan pada risiko global yang dibentuk oleh berbagai permasalahan ekonomi, geopolitik, dan Iklim. Hal ini disampaikan saat menghadiri  Acara Forum Nasional Pembentukan Karakter Inti Pengawasan BPKP Tahun 2024 di Novotel Bogor Golf Resort and Convention Center sebagai Keynote Speaker pada Selasa (14-05-2024). 

“Beberapa tantangan global yang sedang terjadi saat ini meliputi pengetatan moneter AS, ketidakstabilan di Afrika, konflik Israel - Palestina, perang berkepanjangan di Ukraina, dan cuaca ekstrem yang akan mengganggu rantai pasokan global,” tutur Menko Luhut. 

Namun, Menko Luhut menyampaikan bahwa di tengah berbagai risiko dan tantangan global, indikator makroekonomi Indonesia masih menjadi salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20 dan ASEAN. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, tingkat inflasi rendah, hutang pemerintah rendah, dan nilai tukar yang relatif stabil. 

Di samping kondisi ketahanan eksternal Indonesia yang saat ini tetap terjaga, kondisi fiskal mampu dikelola dengan baik, serta defisit dan rasio hutang yang rendah dibandingkan banyak negara, namun untuk mencapai Visi 2045, Indonesia masih harus bekerja keras. Ekonomi harus tumbuh hingga kisaran 6%. Untuk mencapai target tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berperan penting dalam mengidentifikasi potensi pendapatan negara. 

“Hasil audit BPKP meningkatkan pendapatan negara dari PNBP maupun penerimaan perpajakan. Audit BPKP juga berperan penting dalam mengidentifikasi penghematan belanja negara dan memastikan belanja negara memiliki target output dan outcome yang jelas,” ujar Menko Luhut. 

Dari sisi pemerintah, digitalisasi menjadi kunci untuk optimalisasi penerimaan dan peningkatan kualitas belanja negara. Transformasi ekonomi harus terus dilanjutkan, tidak lagi hanya mengandalkan komoditas barang mentah. BPKP dapat berkontribusi dengan melakukan audit terhadap regulasi pemerintah yang tidak mendukung industrialisasi. BPKP dapat juga membantu mengawal inovasi untuk mendorong ketahanan ekonomi seperti ekspansi investasi BUMN keluar negeri. 

Di akhir sesi Menko Luhut berpesan bahwa BPKP harus terus diperkuat dengan melibatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal program pembangunan ke depan sehingga audit yang dilakukan dapat mencapai target output dan outcome yang jelas dan terukur. Tak hanya itu, BPKPL diharap dapat mempertimbangkan sasaran strategis nasional dan mengawal inovasi-inovasi yang diperlukan guna mencapai akselerasi perekonomian nasional. 

No.SP-114/HUM/ROKOM/SET.MARVES/V/2024 

Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi