Maritim - Bali, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko Maritim), Luhut B. Pandjaitan membuka The 30th IAPH World Ports Conference 2017, di Bali, Rabu (10/05). Dalam sambutannya, Menko Luhut memaparkan sejumlah program kemaritiman dalam progres pembangunan Indonesia. "Minggu lalu, kementerian kami melakukan rapat koordinasi nasional (rakornas) kemaritiman yang dibuka oleh Presiden RI, Joko Widodo dan dihadiri oleh 1.400 peserta yang terdiri dari para menteri, gubernur, bupati, walikota, komunitas bisnis, akademisi, organisasi profesional, dan LSM,” paparnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi telah menekanan bahwa program maritim harus menjadi program prioritas dalam pembangunan Indonesia. Dengan potensi ekonomi maritim Indonesia yang meningkat mencapai Rp1,33 triliun US dollar pertahun, kebudayaan, mineral, dan energi, layanan maritim dan bioteknologi yang harus menjadi prioritas. Menko Luhut menambahkan, hingga saat ini, pihaknya hanya memanfaatkan sekitar 10 – 15% dari IT, sementara sisanya dari laut. Sehingga dengan kata lain, menjelaskan bahwa masa depan kita berada pada laut. Namun, hal itu tentunya membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan praktek bisnis yang baik untuk menghasilkan potensi maritim yang maksimal. Presiden Jokowi, menurutnya, selalu menegaskan, Indonesia harus bekerja dalam terobosan paradigma, mampu melampaui, dan tidak bekerja dengan cara yang biasa, dengan menggunakan dasar hukum dalam mengelola laut kita sesuai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.

“Dalam Pepres tersebut, ada lima pilar yang dijelaskan. Yaitu, tentang kedaulatan maritim, perlindungan sosial untuk masyarakat pesisir, pertumbuhan ekonomi dan industri maritim, pengembangan sumber daya laut, dan pengembangan sumber daya manusia,” jelasnya. Terkait hal ini, Menko Luhut menyadari bahwa posisi Indonesia secara geografis berada pada posisi yang strategis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mendeklarasikan untuk menjadi 'Poros Maritim Dunia' Indonesia harus maju ke depan untuk memainkan peran aktifnya di tengah bisnis maritim global. Untuk itu, hal ini harus dilakukan untuk memberikab dampak yang positif bagi Indonesia. “Untuk memberikan manfaat dari kondisi ini, kita tentunya harus membangun pelabuhan-pelabuhan yang baik dengan manajemen yang efisien. Dalam hal ini memang masih kurang, tetapi sejak beberapa tahun lalu, kita telah memiliki rencana untuk membangun 5 pelabuhan laut dalam (deep sea), dan lebih dari 100 pelabuhan feeder di seluruh Indonesia," jelasnya.

Pembangunan Pelabuhan dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Menko Luhut pelabuhan dinilai sangat penting untuk sebuah negara seperti Indonesia. Sebab, pelabuhan tersebut merupakan gerbang untuk mendorong ekonomi negara untuk perdagangan Internasional maupun hubungan Internasional. Pelabuhan-pelabuhan besar memainkan peran sebagai pelabuhan penghubung, sementara untuk pelabuhan yang lebih kecil sangat penting untuk kegiatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, Indonesia terus mempromosikannya melalui program yang disebut dengan Tol Laut. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan kebutuhan dasar, pulau-pulau terluar dan terpencil. Dari tahun ke tahun, kinerja program ini terus berjalan baik. Pemerintah juga telah mengurangi harga kebutuhan dasar hingga 20% secara rata-rata. Sementara itu, di tahun 2017 ini pemerintah juga telah menambah jumlah rute dan dan jenis kargo, serta melibatkan pihak lain dan swasta untuk berpartisipasi.

Di tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02%; dengan pertumbuhan ekonomi dunia 3,26% antara tahun 2009 dan 2016. “Kami sangat senang mengenai hal tersebut. Tapi kami tetap masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, yaitu adanya ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi,” jelasnya. Pertumbuhan ekonomi di Bagian Barat Indonesia sebesar 5,25%, sedangkan 4,75% di bagian Timur. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur, termasuk pelabuhan pelabuhan dan konektivitas infrastruktur lainnya. Untuk mengurangi kesenjangan ini, diperlukan jumlah anggaran yang signifikan dan program-program yang telah dialokasikan untuk membangun infrastruktur di bagian timur, termasuk di pulau-pulau terpencil.

Dalam tiga tahun terakhir, kata Menko Luhut, anggaran infrastruktur telah meningkat lebih dari 100%. Anggaran tambahan tersebut berasal dari realokasi subsidi energi yang menurun lebih dari 77%. Meski demikian, lanjut Menko Luhut, walaupun kita telah meningkatkan anggaran, tetapi kita tetap membutuhkan investasi dari pihak swasta, termasuk investor internasional. “Pada kesempatan ini, saya mengundang anda untuk berinvestasi ke Indonesia. Saya bisa yakinkan Anda bahwa pemerintah saat ini sedang melakukan yang terbaik untuk melayani publik. Sesuai dengan data Bank Dunia, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang memberikan kemudahan berbisnis. Kami loncat 15 peringkat dari tahun 2016 untuk menjadi urutan ke 91 dari 190 negara yang dinilai,” tuturnya.

“Kami telah bekerja sangat dekat dengan beberapa negara di Asia, Eropa, Australia, dan juga AS. Saya ingin mendorong sektor swasta untuk memperkuat kerja sama. Saya tahu bahwa BUMN Indonesia mampu bekerja sama dengan mitra Internasionalnya dalam membangun pelabuhan laut dalam dari kuala tanjung di sumatera Utara hingga Bitung dan Sorong." katanya. Dalam program ini, pemerintah terus bekerja keras untuk mengkampanyekan dan mempromosikan kebersihan laut, melalui aksi bersih nasional. Kampanye ini fokus pada ‘Marine Plastic Debris’ (sampah plastik laut). Isu ini juga penting untuk bisnis dan industri pelabuhan dan marina. Menko Luhut menekankan, bahwa banyak sekali peluang untuk bekerjasama dalam industri maritim. “Saya akan memastikan anda bahwa pemerintah indonesia bersama anda, dan kami akan melakukan yang terbaik untuk melayani anda lebih baik. Saya berharap anda semua dapat menjalani konferensi yang produktif. Dan jangan lupa untuk menghabiskan waktu anda untuk menikmati Bali dan Indonesia,” tambahnya.

Inefisiensi Pelabuhan

Indonesia memang membutuhkan investor dari luar sebagaimana yang telah diutarakan Menko Luhut di atas. Indonesia memiliki APBN yang terbatas yang hanya bisa membiayai 20% dari seluruh pembangunan infrastruktur. “Jadi kita ajak mereka masuk di sini dan meng-establish kerja sama dan juga pembangunan. Jadi jangan hanya bersaing. Saya senang tadi pak Dirut Pelindo II punya ide untuk membuat pelabuhan lebih efisien,” katanya.

Menurut Menko Luhut, pemerintah tidak hanya ingin dwelling time saja yang turun, sementara costnya masih tinggi. Tapi harus dua-duanya turun. Oleh karena itu, Menko Luhut mengaku bahwa pemerintah saat ini sedang mengatur, membuat agar costnya lebih rendah, sehingga bisa kompetitif dan juga dapat meminimalisasi harga-harga produksi menjadi lebih baik. “Pembangunan tol sudah mulai kelihatan hasilnya. Yang tadinya orang kritik-kritik, sekarang bisa kita lihat harga-harga bisa turun rata-rata antara 15 - 25% karena pelindo I, II, III, dan IV sesuai daerahnya masing-masing sudah bekerja,” ungkapnya.

Pemerintah, menurutnya, juga akan terus membangun tol logistik di 30 titik yang tersebar di Indonesia Timur dan Indonesia Barat pada daerah terpencil. Ia menambahkan, masalah inefisiensi di pelabuhan tak bisa dipungkiri. Namun, kata Menko Luhut, untuk mengatasi hal itu, PT Pelindo I, II, III, dan IV telah sepakat untuk menyamakan costnya. “Yang bikin kan kita-kita juga. Sepanjang itu untuk kepentingan rakyat banyak kenapa repot? Ganti aja itu kan bukan kitab suci,” ujarnya.