Marves - Bali, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan peresmian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (13-03-2023). Peresmian ini dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa TPST Kesiman Kertalangu ini berhasil dibuat dengan matang baik secara konsep dan teknisnya.

"Ini jadi TPST pertama yang sistemnya tidak begitu ruwet. Saya harap TPST ini bisa ditiru oleh kota atau kabupaten di provinsi lain," kata Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan TPST Kesiman Kertalangu.

Presiden RI Joko Widodo juga menyampaikan bahwa manajemennya terlihat rapih dan bagus dan diharapkan mampu menginspirasi kota atau kabupaten lain. "Jelas setiap kota atau kabupaten wajib memiliki TPST," tegas Presiden.

Sementara itu, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan menjelaskan bahwa saat ini sampah menjadi isu krusial yang dihadapi oleh Indonesia yang harus diselesaikan secara tuntas dan cepat. Mengatasi masalah sampah tidak bisa lagi mengandalkan pola lama yang hanya mengandalkan TPA sebagai solusi. 

"Sampah harus dikelola secara terintegrasi dari hulu-hilir dan penggunaan teknologi maju, tidak business as usual," kata Menko Luhut.

Menko Luhut mengatakan  TPA Suwung di kawasan Tahura Ngurah Rai, Denpasar yang selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sudah melebihi kapasitas dan harus segera ditutup karena kondisinya sudah tidak layak. Selain itu telah mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, kegiatan pariwisata, serta menimbulkan kerusakan ekosistem di sekitarnya.

Terdapat 3 TPST yang dibangun di Denpasar, yaitu TPST Kesiman Kertalangu, TPST Tahura, dan TPST Padang Sambian Kaja dengan kapasitas total mencapai 1.020 ton per hari. Ketiganya merupakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yang pertama di Indonesia. Kehadiran 3 TPST ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan lingkungan, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari produk-produk hasil pengolahan sampah, salah satunya berupa refuse derived fuel (RDF).

"Model investasi pembangunan TPST ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR yang membangun hanggar, Pemerintah Kota Denpasar yang menyiapkan lahan, serta pihak swasta (PT Bali CMPP) menyiapkan mesin dan peralatan dengan konsesi pengelolaan sampai dengan 20 tahun," ujarnya. 

Menko Marves mengungkapkan nilai investasi bangunan untuk ketiga TPST meliputi pembangunan hanggar senilai Rp 128.633 miliar dan penyediaan mesin dan peralatan senilai Rp 100 miliar. Sebagai jasa layanan, Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban membayar tipping fee sebesar Rp 100.000 per ton sampah yang diolah.

"Khusus untuk TPST Kesiman Kertalangu, saat ini sudah mulai uji coba pengolahan sampah sebanyak sebesar 170-200 ton per hari dari kapasitas maksimum 450 ton per hari. Ketiga TPST diharapkan sudah dapat beroperasi secara penuh pada bulan Juni 2023," jelasnya.

Menko Marves juga menilai bahwa pembangunan fasilitas pengolahan dengan teknologi seperti ini sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan persoalan persampahan secara modern dalam volume yang besar, cepat, efektif, efisien, ramah lingkungan dan hemat lahan.

Selain penggunaan teknologi, diperlukan penguatan kemampuan daerah dalam aspek pengaturan, kelembagaan, dan kapasitas
keuangan untuk pengolahan sampah. "Diperlukan juga dorongan untuk perubahan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan melalui pemilahan dan penanganan di sumber," pungkasnya.

Peresmian Fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih

Selain meresmikan TPST Kesiman Kertalangu Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi oleh Menko Luhut, Menteri PUPR Basuki, dan Gubernur Koster melakukan peresmian fasilitas Kawasan Suci Pura Agung Besakih. Peresmian ini dilakukan  dengan tujuan untuk melakukan penataan kawasan suci, agar nantinya masyarakat yang berkunjung ke area pura dapat beribadah dengan nyaman. 

"Sejak dulu pengunjung dari pura ini sangat banyak dan besar. Pura ini digunakan sebagai tempat ibadah umat Hindu yang berbondong-bondong datang, bukan hanya dari Indonesia, tetapi seluruh dunia," ujar Presiden RI Joko Widodo.

Presiden RI Joko Widodo menjelaskan bahwa Kawasan Suci Pura Agung Besakih merupakan kawasan yang sangat dihormati. Walau begitu, terdapat beberapa hal seperti kurangnya lahan parkir, pedagang kaki lima yang kurang teratur, dan kurangnya fasilitas publik yang memadai, sehingga membuat kawasan pura suci ini menjadi kurang tertib. Untuk itu pada tahun 2021, Presiden RI Joko Widodo memerintahkan Menteri PUPR  dan Gubernur Provinsi Bali untuk menata Kawasan Suci Pura Agung Besakih ini. Pada akhirnya, pada tahun 2023 ini secara resmi kawasan ini diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Dua area pura, yaitu Becinggah dan Manik Mas telah direvitalisasi seperti yang kita lihat sekarang. Saya minta pemerintah pusat dan daerah selanjutnya melakukan pengelolaan kawasan dengan baik dan profesional. Libatkan desa dan Desa Adat Besakih, libatkan mereka untuk berkontribusi," kata Presiden RI Joko Widodo dalam menutup sambutannya. 

Lebih detil, Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan bahwa dana revitalisasi kawasan ini berasal dari APBN Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Bali dengan total 911 Miliar. "Adanya kolaborasi ini, merupakan bentuk nyata dan salah satu tonggak pendanaan Bali Era Baru," papar Gubernur Koster.

Gubernur Koster juga memaparkan melalui video terkait beberapa kawasan yang dilakukan pembangunan dan revitalisasi, yaitu Pura Titu Conggang, Pura Manik Mas, Pura Melanting Manik Mas, Pelingguh Tulak Tanggul, dan Patung Padma Bhuwana di Becinggah. Kawasan penunjang juga dilakukan revitalisasi seperti Kawasan Parkir Kedungdung dengan kapasitas 250 bus, Gedung Parkir Area Manik Mas dengan kapasitas 4 lantai dan berkonsep green building yang dilengkapi PLTA ATAP serta memiliki kapasitas parkir sebanyak 2.694 unit kendaraan, kemudian terdapat fasilitas UKM, bangunan Wantilan, Bale Gong, Wiyata Graha untuk 215 tempat duduk dan terdapat fasilitas menonton dokumenter Pura Agung Besakih. Hal lainnya, yaitu tersedia Argi Agung, 274 bilik toilet, Kantor LPD dan Bumkes, SDN 6 Besakih, dan Rumah Dinas Tenaga Medis.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
No.SP-55/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2023