Maritim - Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Pandjaitan mengungkapkan sinergi dan kerja sama antara anggota kabinet sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan pembangunan.

“Sekarang sudah pada APBN 2018, kalau kita bandingkan dengan APBN tahun-tahun sebelumnya, ini jauh lebih tertata dan jauh itu lebih tajam karena sinkronisasi antara kementerian,” ujar Menko Luhut. Hal ini disampaikannya saat menjadi pembicara pada _Indonesianisme Summit 2017_ di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (9-12-2017).

Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur yang cepat saat ini tidak lepas dari peran lebih dari satu menteri.

“Seperti yang di Sukabumi Selatan dan Pantai Selatan adalah contoh kerja sama antara Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, dan Kementerian Pariwisata. Semua jadi satu mengerjakan bidangnya masing-masing disinkronisasikan sehingga hasilnya jadi bagus,” ujar Menko Luhut.

Masalah Lama

Ia mengatakan pemerintahan saat ini fokus untuk mengerjakan sesuatu dengan segera.

“Tahun depan itu kita akan mulai jalankan program ini. Karena masalah kemiskinan di sana itu banyak karena masalah masalah kecil infrastruktur yang tidak dibenahi, jalan, jembatan kecil, kemudian pelabuhan sehingga hasil produk mereka tidak bisa diangkut,” lanjut Menko Luhut.

Menurutnya pemerintah banyak menyelesaikan masalah-masalah yang dari yang lalu.

“Jadi orang ribut masalah reklamasi, ini masalah yang dari zamannya Presiden Soeharto, kita yang menyelesaikan. Sudah dibagi-bagi juga dari zamannya Pak Harto,” kata Menko Maritim.

Pendidikan Di acara yang bertujuan untuk menggaungkan kembali semangat masyarakat Indonesia, dalam menjadikan industri pemenang di negeri sendiri dan di dunia, Menko Luhut menekankan perlunya peran pendidikan. Bonus demografi Indonesia harus dimanfaatkan.

“Kita harus amankan bonus demografi ini untuk kemajuan negara. Jangan sampai negara lain yang menikmati. Makanya kita terus ciptakan lapangan kerja di sisi yang sama kita tingkatkan kualitas tenaga SDM kita," kata Menko Luhut.

Untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja di Indonesia, lanjutnya, pemerintah tengah fokus memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pendidikan vokasi.

Tidak hanya perbaikan sekolah vokasi, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, Menko Luhut menekankan universitas juga harus meningkatkan perannya. Jadi, menurutnya, diperlukan jurusan-jurusan baru di universitas yang berwawasan teknologi kreatif.