Maritim - Jakarta, Menko bidang Kemaritiman, Luhut B. Pandjaitan mengingatkan jika terkait proses reklamasi Teluk Jakarta kredibilitas pemerintah bakal dipertanyakan. "Keppresnya itu dibuat oleh Presiden Suharto, pulau-pulau tersebut sudah dibagi-bagi oleh Pak Harto tahun 1995. Kemudian 2008 Keppres nya itu dari Pak SBY, Pak Jokowi sebenarnya hanya mengeksekusi. Nah kalau tiba tiba diputuskan di depan ini, nanti kredibilitas pemerintah ini di mana. Tetapi, kalau ada yang salah ya kami perbaiki ramai-ramai. Orang sudah berinvestasi tiba-tiba dibunuh. Mana percaya orang kepada negeri kita nanti?," katanya pada acara temu wartawan di Kemenko bidang Kemaritiman, pada Selasa (23/5). Dari segi hukum, Menko Luhut mengatakan mungkin akan ada konsekuensinya. "Ini kan negara hukum, para pengembang pastilah akan menuntut," katanya. Ia menambahkan reklamasi sudah dilakukan sejak dulu, dan memberi contoh, Ancol adalah salah satunya. Kebutuhan akan air bersih juga membuat reklamasi perlu dilakukan karena waduk Jatiluhur hanya mampu memasok 30% dari kebutuhan air bersih Jakarta. Menko Luhut mengatakan, menurut studi Bappenas penurunan muka tanah di Jakarta diramalkan akan lebih cepat dari yang diperkirakan. Aliran sungai akan melawan gravitasi laut, sehingga aliran air akan kembali ke daratan. Ditambah lagi pemanasan global akan terus berjalan, dan menurut mereka benar karena banyak pulau - pulau karang kita itu sudah terendam. Pemerintah masih melakukan studi lanjutan secara komprehensif dengan Kementerian PUPR dan Kementerian LHK untuk betul-betul kita menghindari kesalahan sekecil apapun dari proyek ini. "Sekarang kita menghadapi masalah rob ini, penetrasi 20 kilo meter itu tidak bisa kita hindarkan, karena itulah kami juga masih berpacu dengan waktu. Selesai lebaran kami akan umumkan (hasil kajiannya). Kalau ada yang ingin ditanyakan datang saja.Tidak ada yang kami sembunyikan. Kami juga manusia bisa salah, kalau salah kami juga perbaiki, "ujarnya.

Jalur Sutra

Pada kesempatan tersebut Menko Luhut juga menyampaikan hasil kunjungannya ke China mendampingi Presiden pada forum Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra . Menurut Menko Luhut dalam konferensi yang dihadiri 29 kepala negara tersebut China yang memiliki dana tiga triliun US dollar mengajak negara-negara peserta untuk bekerja sama. "Kami menawarkan tiga proyek yang terintegrasi, proyek pertama di Bitung di Sulawesi Utara itu terintegrasi. Ada tol road nya, ada kereta apinya, lapangan terbang, pelabuhan, ada juga property area di sana," katanya. Menko Luhut mengatakan bahwa lapangan terbang di Manado itu tidak bisa lebih dari 2800 meter lagi. Sekarang ini jumlah turis dari Tiongkok naik sampai 1.200 persen, hotel dan akomodasi sudah tidak mampu menampung. "Kalau infrastruktur ini jadi, jalan kereta api itu juga bisa sampai ke provinsi Gorontalo. Bisa menjadi suatu kawasan. Wisatawan bisa melanjutkan ke Bunaken dan Wakatobi. Jadi dari situ mereka bisa ke Toraja dan Bali," jelasnya. Lalu ada proyek di Kalimantan Utara yang mempunyai potensi listrik 7.200 megawatt yang akan dibuat smelter. "Smelter itu nantinya bisa memproduksi nikel, aluminium. Di forum tersebut kami sudah bertemu CITIC, perusahaan nomor lima terbesar di dunia dengan aset 300 miliar dollar, mereka juga mempunyai pengalaman Hydro power. Saya bilang, kamu punya harga listrik di Tiongkok itu 10-12 sen per kilo VA. Kalau kamu bangun hydro power di sini itu bisa 4 atau sampai 5 sen per kilo VA, tetapi setelah berjalan waktu pasti antara 3 sen VA. Di kita sendiri akan investasi, tetapi saya minta harus memperhatikan limbah dengan menggunakan teknologi terkini. Mereka setuju. CITIC bilang nanti material dari Australia maupun dari Afrika kami proses aja di situ. Saya bilang silahkan saja. Tetapi dari Inalum sendiri rupanya berminat juga masuk. Akhirnya kami jadikan partner saja, Inalum membutuhkan 1.500 megawatt listrik. Jadi semua orang melihat ini menjadi peluang," katanya. Meski begitu ia mengatakan pemerintah tetap mewaspadai beberapa isu sensitif yang akan muncul bersamaan dengan kerja sama ini, antara lain komunis dan pekerja China. "Kita waspadai betul itu. Oleh karena itu, Presiden telah mengumpulkan sampai kepala staf angkatan, Kapolri, Panglima TNI, Kepala BIN, Menkopolhukam. Presiden telah memberikan instruksi supaya unsur-unsur teritorial intelijen bisa memastikan tidak ada masuk ideologi komunis di Indonesia, uangnya sih nggak apa-apa," ," kata Menko Luhut. Risiko lainnya yang harus diperhatikan adalah pekerja ilegal (illegal worker). mengantisipasi ini, Presiden Jokowi pun memerintahkan semua elemen teritorial supaya memantau dan memastikan isu-itu tidak ada. Kendati demikian, kata Menko Luhut, jika hanya beberapa ribu illegal worker masuk masih bisa dipahami. Tapi jika sampai puluhan, bahkan ratusan ribu pekerja maka ini yang harus segera diselesaikan. "Presiden telah memberi arahan untuk mengurangi kemungkinan itu tidak terjadi. Kita siapkan buruh kita lebih awal dengan politeknik, vokasional. Bisa pakai dan kita atau kirim pekerja ke pabrik-pabrik yang akan investasi di Indonesia," jelasnya.

Investment grade

Menko Luhut juga menyampaikan hasil kunjungannya ke Amerika Serikat bulan lalu. Dalam kunjungan tersebut ia bertemu dengan Menteri Perdagangan Amerika Wilbur Ross yang menanyakan perihal Freeport. "Menteri Wilbur Ross concern, kenapa sepertinya investasi Freeport di Indonesia begini. Waktu saya jawab, sebenarnya tidak masalah, tapi Freeport saja yang tidak memenuhi kewajibannya. Saya sampaikan kepada Menteri Ross, ya kalau Freeport mau perpanjang (kontrak), ya silakan. Tapi dia harus ikuti aturan pemerintah Indonesia," jelasnya. Aturan tersebut adalah divestasi 51% saham dan membangun smelter. Ia mengatakan dengan istilah 'Indonesia First' Indonesia mengedepankan kepentingan nasional, tetapi jangan sampai persoalan Freeport ini merusak hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Pada beberapa pertemuan dalam kunjungan tersebut Menko Luhut mengatakan banyak mendapat pujian tentang kinerja perekonomian Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Ia menyinggung lembaga pemeringkat S&P yang baru saja memberikan rating layak investasi kepada Indonesia. Laporan keuangan pemerintah juga mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Hasil ini yang menunjukkan Indonesia semakin baik, makanya kita dapat penilaian invesment grade dan WTP. Hasil investment grade itu baru pertama diberikan setelah 1996, untuk WTP itu dari 2002," ujarnya. Di Amerika, beberapa waktu lalu, Menko Luhut menghadiri Spring meeting World Bank, untuk mempersiapkan pertemuan IMF-World Bank meeting Oktober tahun depan. Menurutnya pemerintah akan menyiapkan dana segar hingga Rp 5,3 triliun untuk membangun infrastruktur di Bali. "Kita persiapkan lima tourist destination untuk para peserta annual meeting. Yaitu Danau Toba, Borobudur, sampai Karimun Jawa dan Selatan Yogyakarta, Bali, Labuan Bajo, dan Toraja. Nah itu semua sedang dipersiapkan," kata Menko Luhut.

Ideologi Pancasila

Ketika ditanya tentang pembubaran ormas anti-Pancasila Menko Luhut mengatakan bangsa Indonesia lahir dari keberagaman yang kemudian disatukan dalam Pancasila, pemaksaan ideologi selain Pancasila akan mengganggu persatuan bangsa. "Presiden inginnya nggak ada ideologi lain selain ideologi Pancasila. Kita nggak mau juga Indonesia ini dibawa ke mana-mana, founding father kita kan jelas," katanya sambil menambahkan hal ini untuk menjadi stabilitas dalam negeri dan menjaga kepercayaan investor.