Menko Luhut: Struktur Pembiayaan LRT adalah Kombinasi APBN dan Pembiayaan Komersial
Maritim-Jakarta, Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan mengatakan tidak ada perubahan yang berarti dalam proyek Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan saat ini dilakukan oleh BUMN, tetapi nantinya tidak tertutup kemungkinan akan adanya kerja sama dengan badan pembiayaan lainnya.
“Struktur pembiayaan LRT Jabodebek yang totalnya sebesar Rp 29, 9 triliun dengan menggunakan struktur yang sesuai dengan Perpres 49/2017 yang menyebutkan BUMN dalam hal ini PT KAI dan Adhi Karya adalah penyelenggara prasarana dan sarana LRT, yang juga berperan sebagai investor utama dari proyek ini. PT KAI menerima PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 7.6 triliun, Adhi Karya menerima PMN Rp 1.4 triliun dengan jaminan pemerintah," ujar Menko Luhut saat ditanya wartawan setelah konferensi pers bersama Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Perhubungan di Kantor Kemenko Maritim, Jumat (08/12). Ia mengatakan pemerintah mendukung melalui bantuan dan subsidi dalam pengoperasiannya sehingga harga tiket LRT ini terjangkau.
Menurut Menko Luhut, Adhi Karya dan KAI akan melakukan kerja sama terkait dengan pemanfaatan prasarana yang dibangun oleh Adhi Karya secara langsung tanpa membentuk joint venture, dengan tetap memegang azas yang adil dan transparan.
“Kita ingin semua dilaksanakan secara transparan. Saya harap semua harus mengawasi proyek ini termasuk media," ujar Menko Luhut.
Menurut Menko Luhut, perhitungan pembagian keuntungan untuk proyek Transit Oriented Development (TOD) yang diinisiasi oleh Adhi Karya kepada KAI harus dilakukan secara adil dan transparan. Saat ini proyeksi pendapatan TOD sedang dalam kajian yang diharapkan dapat memberikan laporan pada bulan ini. Untuk ToD lain yang diinisiasi oleh pihak lain, diharapkan bisa memberikan kontribusi keuntungan kepada KAI. Pemerintah akan mengeluarkan regulasinya.
Penyelesaian pembiayaan, menurut Menko Luhut, diharapkan dapat dilakukan secara tepat waktu pada bulan Desember 2017.
”Financial closing tetap diharapkan sesuai rencana pada tanggal 21 bulan ini dan pencairan pendanaannya pada Januari 2018," ujar Menko Luhut.
Proyek LRT yang diharapkan dapat membantu memecahkan masalah kemacetan lalu lintas ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2019. Jalur utamanya Cibubur-Cawang-Kuningan-Dukuh Atas dan Bekasi Timur-Cawang.