Menko Maritim Luhut Pandjaitan Terpilih Menjadi Wakil Presiden Konferensi Kelautan Dunia PBB
Maritim-New York, Pada pembukaan Konferensi Kelautan Dunia di markas besar PBB, Senin (5/6/2017), Menko Maritim Luhut Pandjaitan dipilih sebagai Wakil Presiden Konferensi. Sedangkan PM Fiji Frank Bainamarama dan Wakil Perdana Menteri Swedia Margot Wallstrom terpilih sebagai Presiden dalam pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi PBB untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals 14 (SDG14) tersebut. Secara khusus SDG 14 ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan laut dan sumberdaya yang ada di dalamnya.
Dengan terpilihnya Menko Luhut sebagai Wakil Presiden Konferensi, maka dia mewakili seluruh negara-negara di Asia-Pasifik akan memimpin beberapa sesi persidangan. Selain itu, purnawirawan jenderal itu juga bakal memberikan penilaian terhadap jalannya sidang kepada Presiden Konferensi.
Lebih jauh, sebagai Ketua Delegasi Republik Indonesia (Delri), Menko Luhut membawa sejumlah kepentingan nasional Indonesia. "Kita akan sampaikan tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) di PBB, penanganan sampah plastik laut dan menawarkan kerjasama penanganannya," ujar Menko Luhut usai pembukaan sidang paripurna pertama (Plennary Meeting). Anggota Delegasi Indonesia terdiri dari Menteri Kelautan Perikanan Susi Pudjiastuti, Dubes untuk Perwakilan Tetap RI di PBB Dian Triansyah Djani, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Arif Havas Oegroseno, Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin, Wakasal Laksda Achmad Taufiqoerrochman, Asisten Deputi Bidang Pendayagunaan Iptek Maritim Nani Hendiarti dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Dedy Miharja.
[caption id="attachment_13152" align="alignleft" width="300"]
Menko Maritim Luhut Pandjaitan menyampaikan pidatao dalam sesi pembukaan UN Ocean Conference, New York (5/6/2017) (photo by. PtriNY)[/caption]
Menko Luhut dalam Konferensi Kelautan Dunia juga akan menjelaskan tentang kebijakan tegas pemerintah RI menentang IUUF (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing). "IUUF merupakan masalah kejahatan perikanan yang mengancam keberlangsungan sumberdaya laut sehingga perlu diatasi secara bersama-sama," jelas Menko Luhut.
Kepentingan-kepentingan Indonesia itu, termasuk tentang sampah plastik laut dikemukakan dalam pidato Menko Luhut pada sesi partnership dialogue pada Senin (5/6/2017) pukul 15.00 waktu New York. Menko Luhut juga akan menyampaikan kebijakan kelautan Pemerintah RI dalam Plennary Meeting yang akan digelar pada Selasa (6/6/2017) pukul 9.30 waktu New York. (***)
