Maritim—New York, Pada Hari ke-2 Konferensi Kelautan Dunia yang digelar di Markas Besar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Menko Maritim Luhut Pandjaitan kembali berbicara di sesi Plennary Meeting ke-2 bersama dengan sekitar 21 menteri dari berbagai negara. Dalam kesempatan tersebut, ada empat agenda utama yang diungkapkan oleh Menko Luhut Pandjaitan. Pertama, peluncuran Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). “Pemerintah Indonesia menyadari tanggung jawab besar yang diemban untuk menjaga kesehatan laut serta wilayah perairannya,”ujarnya di depan hadirin. Hal tersebut, lanjut Menko Luhut, karena berbagai potensi kelautan yang dimiliki oleh Indonesia, yakni posisi strategis yang berada di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta Laut China Selatan. Dengan posisi tersebut, tambah Menko Luhut, perdagangan global sangat bergantung pada perairan Indonesia. Disisi lain, Indonesia juga memiliki luas hutan mangrove dan padang rumput laut terbesar di dunia serta 17% dari terumbu karang di dunia. “Untuk menjaga itu semua, kami menyusun KKI yang terdiri dari tujuh pilar, yaitu pengelolaan sumberdaya kelautan dan manusia, pertahanan, keamanan dan penegakan hukum di laut, tata kelola laut, ekonomi maritim, infrastruktur, manajemen zonasi dan lingkungan laut, budaya maritim serta diplomasi maritim,”jelas Menko Luhut. Dan kegagalan dalam pengelolaan laut, menurutnya, akan kontraproduktif terhadap upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan. Kedua, Menko Luhut kembali mengingatkan terhadap beberapa ancaman yang dihadapi oleh laut dari aktifitas manusia antara lain sampah plastik serta aktifitas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). “Minyak yang mencemari laut berasal dari aktifitas kapal atau pengeboran minyak, tumpukan sampah plastik laut yang mengambang menyerupai pulau raksasa kemudian dimakan oleh ikan atau mamalia laut lainnya juga berasal dari aktifitas manusia,”tukasnya dengan mimik serius. Tak cukup disitu, Menko juga menambahkan, aktifitas IUUF atau kejahatan transnasional disektor perikanan yang mengancam keberlangsung sumberdaya hayati di laut juga disebabkan oleh ulah manusia. “Begitupun kerusakan terumbu karang di Raja Ampat yang keindahannya tak ternilai yang disebabkan oleh kapal pesiar juga tak lain diakibatkan oleh kecerobohan manusia,”ingatnya. Untuk itu, Menko Luhut menegaskan bahwa pemerintah RI tidak main-main dalam mengatasi tantangan tersebut. “Di dalam negeri, kami telah menyusun Rencana Aksi Nasional untuk mengatasi sampah plastik di laut yang didalamnya memuat tentang pengembangan bioplastik, pengelolaan sampah menjadi energi, daur ulang sampah serta penguatan kapasitas bagi pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah maupun memfasilitasi mereka agar bisa melakukan kerjasama di tingkat internasional dalam pengelolaan sampah,”jelas Menko. Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah, diapun menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia telah bertekad untuk mengurangi penggunaan plastik dalam waktu delapan tahun dan menginvestasikan sebesar US$ 1 miliar untuk program pengelolaan sampah. Lebih lanjut, mengenai kejahatan IUUF, Menko mengungkapkan bahwa tidak hanya melakukan penegakan hukum dengan ketat, Indonesia juga sedang bekerjasama dengan negara kawasan di Asia Tenggara dan Asia Pasifik serta negara-negara pasar seperti Uni Eropa, AS, China, Jepang dan Korea. “Kini kami sedang menyusun instrumen kerjasama regional untuk memberantas kejahatan di sektor perikanan karena kami sadar bahwa kejahatan ini tidak hanya terjadi di dalam negeri namun juga terjadi secara global,”katanya. Aktifitas IUUF telah membunuh spesies yang jumlahnya tak terhitung lagi serta menyebabkan kemiskinan di masyarakat pesisir yang membentang dari Asia hingga Afrika. Terakhir, Menko Luhut mengajak negara-negara pulau untuk membentuk forum Negara Kepulauan dan Negara Pulau di Konferensi Kelautan Dunia PBB. Hal ini bukan tanpa alasan. Menurut Menko Luhut, sebagai negara kepulauan atau negara pulau, baik besar maupun kecil jumlah populasinya memiliki tantangan yang sama. “Indonesia telah kehilangan banyak penduduk serta pesisir pantainya karena naiknya permukaan laut maupun bencana alam seperti tsunami, oleh karena itu saya mengajak semua negara kepulauan maupun negara pulau untuk bekerjasama melalui sebuah forum,”sebut Menko Luhut. Melalui forum tersebut, dia berharap ada pertukaran ilmu dan pengalaman serta melakukan pelatihan bersama dalam pengelolaan laut. Agar forum tersebut dapat menghasilkan solusi yang nyata, Menko mengharapkan agar pejabat pemerintah, peneliti, pihak swasta serta komunitas masyarakat ikut bergabung. (**)