Maritim - Jakarta, Potensi yang sangat besar di bidang kemaritiman, diakui Menko Maritim Luhut Pandjaitan agak terlambat dikelola.

"Pembentukan Kemenko Maritim ini terlambat, artinya baru jaman Pak Jokowi tahun 2014 (dibentuk). Terus terang secara jujur saya mengatakan (saat menjadi Menko Maritim) saya enggak tahu nih Menko Maritim ini binatang apa. Setelah saya masuk di dalam itu kita terlambat, seharusnya dari dulu dikelola dengan baik maka akan banyak yang bisa dieksploitasi," ujar Menko Luhut dalam paparan kinerja tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, di Gedung Bina Graha, Rabu (18/10/2017).

Menurutnya selama ini Indonesia memunggungi laut padahal 79% wilayah Indonesia merupakan lautan.

Ia mengatakan potensi ekonomi maritim adalah sebesar Rp 17,69 triliun terdiri dari industri jasa maritime, agrikultur, industri non konvensional, pertambangan dan energi dll tetapi yang baru bisa dirasakan saat ini paling besar baru sembilan persen.

Menko Luhut mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama menggali potensi ini. “Jangan melulu konflik internal, banyak masalah yang harus kita selesaikan agar ekonomi tumbuh dan masyarakat sejahtera. Kita harus bertarung dengan dunia luar untuk meyakinkan investor untuk mau berinvestasi” jelasnya

Infrastruktur Bahari

Ia menyampaikan perkembangan pembangunan infrastruktur bahari, seperti pembangunan terminal cruise Tanjung Benoa yang direncanakan rampung pada tahun depan.

“Orang ngga perlu lagi ke Singapur. Di Singapur itu ada 400 cruise per tahun, kita belum menghitung kira-kira berapa cruise per tahun di Bali. Saat kita umumkan sandbreaking…itu operator-operator asing banyak datang mengajak kerjasama,” kata Menko Luhut.

Menko Luhut juga menekankan pemerintah kita sedang fokus membangun konektivitas seperti pembangunan landasan pacu, pelabuhan internasional, pelabuhan laut dan banyak lagi yang juga dapat menggairahkan sektor pariwisata.

Garam

Menko Luhut menyampaikan juga pemerintah menargetkan Indonesia akan swasembada garam pada tahun 2020. Menurut dia, pasokan dalam negeri sangat kurang hingga Indonesia harus mengimpor garam.

“PT Garam harus bisa pack harga jadi Rp 800-1000 karena kalau dia bisa pack pada harga itu maka kita bisa buat efisien dibawah Rp 300, maka keuntungan petani sekitar Rp 500-Rp 800,” terangnya.

Kementeriannya mempersiapkan lahan seluas 100 hektar di daerah Madura dengan melibatkan koperasi. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) telah menemukan teknologi agar garam yang dikeringkan bisa dipanen dalam 4 hari. Ia optimis pekan depan masalah pertanahan dan lahan yang sedang diproses Kementerian ATR bisa rampung.*