Jakarta - Menko Maritim Luhut Pandjaitan menanggapi adanya sejumlah alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang mengkritik pernyataan Menko Luhut yang mengesankan ada ahli lulusan kampus tersebut membenarkan pencabutan moratorium reklamasi Jakarta.

Menko Luhut mengatakan, yang disampaikannya di Medan pada saat diwawancara wartawan adalah, Ridwan Djamaluddin yang menjadi ketua tim kajian reklamasi adalah juga Ketua Ikatan Alumni ITB.

"Saya tidak pernah mengatakan Ikatan Alumni ITB mendukung reklamasi," tegas Menko Luhut di kantor Kemenko Kemaritiman, Kamis (26/10).

Menko Luhut menyarankan sejumlah alumni ITB tersebut untuk membaca kembali apa yang disampaikannya pada saat ia diwawancara oleh beberapa wartawan di kantor Badan Otoritas Pariwisata Danau Toba (BOPDT) Medan pada tanggal 6 Oktober 2017.

Kutipan asli pernyataan tersebut adalah,

”Semua itu ketuanya adalah Pak ini, mana ini Pak Ridwan ini, Pak Ridwan itu ketua alumni ITB, itu tim yang membuat kajian itu jadi ada (alumni) ITB, ada Bappenas, semua kementerian K/L terkait, kemudian ada Jepang, ada Korea, ada Belanda, mau apa lagi?"

Menko Luhut meminta mereka yang berkeberatan untuk membaca lagi, menunjukkan dimana dari pernyataan tersebut yang mengatakan ITB mendukung reklamasi. "Mereka kan cendekiawan, tapi mengapa membuat protes untuk hal yang “seakan-akan”, kalau tidak jelas maksud pernyataan saya kan bisa ditanyakan langsung kepada saya,” ujar Menko Luhut.

Ia mengutip pernyataan para alumni tersebut,

”Sekarang ini jadi rancu seakan-akan alumni ITB mendukung reklamasi”

“Kalau masih *“seakan-akan”* berarti kan ada ketidakjelasan. Saya sarankan untuk bertanya dulu kepada saya, pasti akan saya jelaskan dengan senang hati,” ujar Menko Luhut.

Menko Luhut menjelaskan bahwa penyebutan status Deputi Ridwan yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni ITB, adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap kualitas alumni ITB dalam menangani isu strategis nasional. “Jika saya menyebut ITB, itu dalam konteks bangga terhadap ITB,” katanya.***

Biro Informasi dan Hukum

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman