Marves - Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan memberikan sambutan saat penandatanganan perjanjian Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk Bandara Kediri, Rabu (07-09-2022). Penandatanganan ini merupakan skema KPBU pertama yang bersifat unsolicited (tidak diprakarsai pemerintah) di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Menko Luhut membagikan kisahnya pada tahun 2016 silam ketika menjadi Plt. Menteri ESDM. "Direktur Utama Gudang Garam pada saat itu datang ke saya dan menyampaikan rencana untuk membangun bandara di Kediri menggunakan dananya sendiri. Tidak cukup itu, bandara tersebut juga nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah," tuturnya.

Menko Luhut juga mengatakan bahwa di tahun 2018, Menko Luhut pernah mengajak Menteri Perhubungan; Menteri ATR/BPN; serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk ikut terjun langsung menemui masyarakat dan menyelesaikan masalah yang ada.

Bandara yang dirancang akan dibangun sepanjang 3.000 meter ini akan mampu menampung pesawat-pesawat besar. "Rombongan yang mau berangkat haji atau umrah dari Kediri akan lebih mudah, begitupun sebaliknya," ungkap Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bahkan, banyak maskapai komersil yang mulai melirik penggunaan Bandara Kediri.

Meskipun membutuhkan waktu bertahuntahun untuk membangun Bandara Kediri, Menko Luhut berterima kasih atas bantuan segenap pihak dalam penyelesaiannya. "Saya harap akhir 2023, bandara ini bisa beroperasi karena kita juga kerjakan paralel dengan penyelesaian perizinannya," pungkas Menko Luhut.

Lebih lanjut, ia menilai pembangunan Bandara Kediri berpotensi untuk dijadikan model KPBU solicited (diprakarsai pemerintah) di masa mendatang.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi