Maritim - Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengumumkan bahwa Pemerintah akan segera membuka pelabuhan baru untuk meningkatkan nilai ekspor ikan legal Indonesia. Keputusan tersebut diambil usai rapat koordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti serta Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Selasa siang (3/5). Keputusan itu, menurut Rizal Ramli, diambil untuk mengatasi stok ikan dalam negeri yang kini melimpah, sebagai salah satu dampak dari penanganan 'illegal fishing' yang sedang digiatkan oleh KKP. Menko Rizal mencontohkan, dulu di Sibolga nelayan hanya bisa menghasilkan 200 ton sehari. Tapi jumlah itu menurut Rizal bertambah dua kali lipat sejak operasi pencurian ikan digalakkan. “Sekarang ada dampak 'problem of abundant', ikan segar melimpah sehingga harga ikan turun, ini ngga bagus untuk nelayan. Harus segera dicari solusinya,” jelasnya. Namun, di sisi lain, distribusi ekspor ikan juga terkendala. Salah satu penyebabnya, ujar Menko Rizal adalah ketiadaan pelayaran regular yang membawa kontainer dari daerah-daerah penghasil ikan. “Jadi rata-rata kalau mau ekspor, ikan musti dibawa dulu ke pelabuhan di Jawa, Surabaya, Bali atau Medan dulu,” keluhnya. Karena kendala-kendala itu, dalam rakor akhirnya diputuskan pemerintah akan membuka pelabuhan-pelabuhan baru untuk menambah akses ekspor ikan nelayan. (Nuans/Arp)