Marves - Paris, Mengawali kunjungan kerja di Paris dalam rangka pembahasan Deklarasi Menteri sebagai output dari World Water Forum ke-10, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Nani Hendiarti yang didampingi oleh Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi SDA melakukan kunjungan ke kantor pusat Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) di Paris, Perancis pada tanggal 26 Maret 2024.  Dalam pertemuan tersebut, Ibu Deputi diterima oleh Dr. Oriana Romana dan Andrew Paterson masing-masing sebagai Kepala Unit dan Konsultan Senior di Water Governance and Circular Economy in Cities in the OECD Centre for Entrepreneurship, SMEs, Cities and Regions.

“Mengurangi sampah plastik di laut berarti harus mengelola sampah plastik di daratan semaksimal mungkin agar tidak bocor ke laut melalui aliran sungai. Indonesia memiliki ambisi untuk mengurangi 70% sampah laut pada tahun 2025. Pada saat ini, kami sudah berhasil mengurangi sampai 41%”, kata Deputi Nani. 

Deputi Nani juga menyampaikan upaya serius Indonesia untuk merehabilitasi Sungai Citarum yang melalui upaya multipihak berhasil meningkatkan kualitas airnya dari tercemar berat menjadi tercemar ringan. Pendekatan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan infrastruktur air, melainkan juga melalui kebijakan Keberhasilan penanganan Sungai Citarum sangat penting pula untuk menunjang sumber air bagi Ibu Kota Jakarta, dan ekosistem pesisir dan Teluk Jakarta dimana Sungai Citarum dan 12 sungai lainnya bermuara ke dalamnya. Meskipun demikian, diakui masih adanya kesenjangan kebijakan yang mengatur kawasan pesisir dengan kawasan hulunya.

Mengelola sumber daya air tawar merupakan prioritas utama bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Namun demikian, tantangan yang ditimbulkan oleh banjir, penggunaan lahan, pasokan air dan sanitasi, serta keuangan, merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, pertumbuhan populasi, urbanisasi yang cepat, dan perubahan iklim menjadikan pengelolaan air semakin menantang. Menyoroti hal itu, OECD bersama Asia Water Council dan Pemerintah Indonesia menyusun Dialog Nasional mengenai Air dengan mengangkat dua topik kunci yaitu  1) Pendanaan infrastruktur air, dan 2) Upaya non-struktural untuk mitigasi risiko mencegah banjir.

Urbanisasi yang ditandai oleh pertumbuhan penduduk di perkotaan dan pembangunan kota bisa menambah beban terhadap sungai dari pencemaran terhadap sungai, degradasi habitat dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kualitas air yang buruk bisa membahayakan ekosistem perairan, kesehatan masyarakat dan kegiatan ekonomi di sepanjang sungai bahkan menuju ke pesisir pantai.  Untuk itulah diperlukan pendekatan kebijakan yang terpadu antara kebijakan di pesisir laut dan air tawar.

OECD sangat antusias dalam diskusi tersebut, dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Deputi Nani sangat selaras dengan sesi yang akan diselenggarakan pada World Water Forum ke-10 mendatang. Dalam pertemuan ini, OECD menyampaikan penghargaan dan kegembiraannya atas kesediaan Deputi Nani untuk menjadi pembicara kunci dalam dua sesi yang diusung oleh OECD yang berjudul Together apart: Linking ocean and freshwater policies for a thriving blue economy, dan High Level Panel mengenai Navigating the Source-to-Sea Journey: Advancing Prosperity Across the Entire Water Cycle.  Selain itu, OECD pun akan menggelar High-Level Panel of the OECD Roundtable on Financing Water: Water and Environmental Justice. Dalam WWF nanti, OECD akan mengirimkan 10 orang delegasi termasuk Director for Environment. 

Selanjutnya, masih di kantor yang sama, Deputi Nani kemudian melakukan pertemuan dengan Mathilde Mesnard (OECD Co-ordinator for Climate and Green Finance) and Haje Schutte (Deputy Director for Development Co-operation).  Global Blended Finance Alliance (GBFA) dan Just Energy Transition Partnership (JETP) menjadi dua topik utama pembicaraan dalam pertemuan ini.

Dalam kesempatan ini, Deputi Nani menyampaikan terima kasih kepada OECD atas dukungan terhadap G20 Bali GBFA sehingga bisa diakui oleh para kepala negara dan tercantum di dalam G20 Bali Leaders’ Declaration. Pada G20 di Bali lalu, OECD antara lain bersama UN SDSN, Standard Chartered, THK, Systemic, Pegasus, dan WRI berkomitmen untuk menjadi donor mitra non-pemerintah untuk GBFA. Dana donor disalurkan melalui entitas yang sudah ada yakni PT SMI dan Organisasi Internasional (UNDP/ADB). Mekanisme blended finance telah digunakan dan diperlukan untuk memperkuat implementasi program-program strategis nasional seperti pada sektor energi, kehutanan, kelautan, pertanian, edukasi dan kesehatan.  Blended finance dimanfaatkan misalnya untuk mendukung sirkular ekonomi dalam aksi penguranan sampah plastic, transisi energi, rehabilitasi mangrove juga green project dengan energi terbarukan. 

Dari sisi politis, sudah ada enam negara yang memiliki potensi sebagai Prospective Founding Member dari GBFA, antara lain Perancis, Korea Selatan, Brazil dan Qatar. Diharapkan negara-negara tersebut akan menandatangani Letter of Interest (LoI) yang dikemas dalam Special Session di 10th WWF Bali nanti.  Pada kesempatan ini pula, Deputi Nani mengundang OECD untuk hadir dalam High Level Panel yang diselenggarakan oleh World Economic Forum (WEF) dan Tri Hita Karana (THK) dengan tema Blended Finance for Global Sustainable Water. Direncanakan dalam panel ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan akan menjadi pembicara kunci. 

Pada penghujung pertemuan, pihak OECD juga menyampaikan dukungannya untuk secretariat GBFA dan peningkatan kapasitas bagi staf secretariat. OECD mengharapkan kehadiran delegasi Indonesia pada Spring Meeting di Washington DC pada tanggal 18 April 2024.

No.SP-79/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2024
Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi