Marves - Jakarta, Penguatan penegakan hukum di laut Indonesia telah dilakukan oleh Deputi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves RI, dalam acara yang bertajuk "Seremoni Peluncuran dan Serah Terima Platform Application Programming Interface (API) Hub dan Dashboard Analytics". Acara tersebut sukses dilaksanakan di DoubleTree by Hilton Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, (07/11/2023) dan dihadiri oleh Pejabat Tinggi dari berbagai Kementerian dan Lembaga terkait, yaitu Kemenko Marves, KKP, KLHK, Kemenkeu, Basarnas, Bakamla, BRIN, POLRI, TNI, dan KNKT.

Sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut yang ditandatangani pada tahun 2019, pengembangan platform API Hub berfungsi sebagai wadah berbagi data dan informasi yang mendukung tupoksi Kementerian dan Lembaga terkait dalam melaksanakan penegakan hukum di laut.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi, menilai pentingnya kerja sama antar instansi untuk terus menjaga kedaulatan maritim dan keamanan di wilayah perairan Indonesia. 

"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga serta memastikan wilayah perairan kita aman dan damai. Pengembangan platform ini merupakan bukti konkret kita untuk mengefektifkan operasi penegakan hukum di laut," tegas Deputi Jodi.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pengembangan platform API Hub dan Dashboard Analytics, salah satunya dari Regional Programme Coordinator Maritime Crime South East Asia and the Pacific UNODC, Mr. Shanaka Jayashekara, yang hadir secara langsung pada seremoni ini. 

UNODC berkomitmen untuk terus mendukung program ini serta mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Indonesia dalam membuat platform buatan anak bangsa Indonesia secara mandiri bahkan dengan memanfaatkan kemampuan tim IT dari dalam negeri.

“Pencapaian pengembangan platform terintegrasi seperti ini sangat membanggakan bagi Indonesia, karena saat ini belum ada negara-negara di ASEAN yang memiliki platform semacam ini. Kita perlu perluas kerja sama ini ke tingkat regional, dan mengundang negara-negara lain seperti Malaysia ataupun Filipina untuk belajar ke Indonesia“ ujar Mr. Shanaka.

Lebih lanjut, serah terima platform API Hub dan Dashboard Analytics dilakukan dari Tim Teknis yang dikoordinasikan Kemenko Marves kepada Bakamla. Kegiatan tersebut sebagai wujud implementasi dari amanat PP 13 Tahun 2022 yang menunjuk Bakamla sebagai pusat informasi keamanan dan keselamatan laut. Dengan demikian, Bakamla akan memegang peran krusial dalam melanjutkan fase operasional berbagi data dan informasi dengan instansi lainnya. Bakamla yang diwakili oleh Direktur Operasi Laut, Friche Flack, hadir secara langsung menerima penyerahan platform dari Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves. 

Direktur Friche mengapresiasi dukungan dari Kemenko Marves sekaligus menegaskan bahwa penggunaan API Hub dan Dashboard Analytics oleh Bakamla akan sangat membantu mengawasi dan menjaga keamanan dan keselamatan wilayah maritim Indonesia.  

“API Hub ini memang betul-betul kita perlukan, karena dengan menggunakan platform ini, akan mengefektifkan operasi penegakan hukum di wilayah maritim Indonesia”, ujar Direktur Friche.

Selain penyerahan platform API Hub, juga dilangsungkan prosesi penandatanganan Kesepakatan Bersama 11 K/L tentang Interoperabilitas Data dan Informasi. Para pemangku kepentingan dari K/L terkait hadir secara langsung untuk menyepakati pembaharuan kerja sama untuk berbagi data dan informasi.

Komitmen dan kerja sama antar lembaga, kementerian, dan instansi menjadi momentum yang penting dalam acara ini. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi kembali menegaskan bahwa hal ini menjadi awal dari langkah konkret seluruh pihak dalam menjaga kedaulatan maritim dan keamanan laut Indonesia. 

Seremoni ini menjadi bagian penting dalam komitmen Pemri untuk senantiasa menegakkan hukum di laut dan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

No.SP-271/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2023

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi