Maritim - Sumbawa Barat, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus Purwanto melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu (18/11). Dalam kunjungan kerja ini Agus Purwanto mengunjungi fasilitas dan infrastruktur publik yang dibangun Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun untuk operasionalnya, membutuhkan dukungan dan intervensi langsung dari pemerintah pusat. Baik melalui Kementerian Koordinator Kemaritiman langsung maupun kementerian terkait yang berada dalam koordinasi Kemenko Maritim.

Lokasi yang dikunjungi antara lain, Bandara Umum Sekongkang, Pelabuhan Benete, Pelabuhan Lalar dan berakhir di Pelabuhan Kertasari. Saat tiba di Bandara Sekongkang, Agus Purwanto  mengecek kesiapan fasilitas pendukung untuk bisa mengoperasikan bandara tersebut. Salah satu yang menjadi perhatian serius di bandara yang berdekatan langsung dengan lokasi tambang tembaga dan emas PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) itu, adalah landas pacu Bandara. Pasalnya, landasan pacu bandara ini  masih sangat pendek untuk bisa didarati pesawat berbedan besar.

Sejauh ini, landasan pacu bandara hanya mampu didarati pesawat-pesawat berbadan kecil dengan kapasitas penumpang tidak lebih dari 24 seat. Selain masalah infrastruktur, Agus juga mendengarkan penjelasan langsung dari Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H.W. Musyafirin, MM dan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Pemda Sumbawa Barat, Ir. H. Muslimin, terkait fasilitas maupun kendala yang dihadapi pemerintah setempat. Dari penjelasan dilokasi, Bandara Sekongkang telah mengantongi rekomendasi operasional dari Kementerian Perhubungan. Namun pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, masih terkendala beberapa tambahan fasilitas pendukung, termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan di tempatkan sebagai petugas bandara. "Masalah SDM memang harus menjadi perhatian serius. Masalah ini harus segera dicarikan solusi," kata Agus disela-sela kunjungan. FS bandara juga termasuk salah satu masalah krusial yang harus segera diselesaikan Pemda KSB. Soal pembangunan dan operasional sendiri, kata Agus bisa dilakukan siapapun. "FS dan dokumen-dokumen administrasi lainnya itu sangat penting dan utama. Kalau soal pembangunan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Termasuk pengoperasiannya. Siapa saja bisa terlibat aktif," katanya.

Sejauh ini, FS dan dokumen administrasi pendukung masih terus diupayakan tuntas oleh Pemda Sumbawa Barat. Bahkan pemerintah Sumbawa Barat, berkomitmen terkait FS maupun dokumen administrasi lainnya bisa dituntaskan dalam waktu tidak lebih dari satu bulan. "Secara prinsip, Kemenko Maritim punya tanggungjawab bagaimana menjembatani kendala yang dihadapi pemerintah daerah. Khusus masalah bagaimana bisa dioperasikan dan tambahan fasilitas yang masih kurang, nanti akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan,".

Bandara Sekongkang sendiri terbilang sangat strategis dalam mendukung terpenuhinya akses transportasi masyarakat Sumbawa Barat. Bandara ini akan menghubungkan langsung dengan Bandara Internasional Lombok (BIL). Termasuk dengan Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Jika beroperasi, jarak tempuh dari BIL maupun Ngurah Rai sendiri akan lebih cepat. Bahkan dari BIL, tidak lebih dari 15 menit. Lokasi bandara yang dekat dengan Pantai Sekongkang, juga akan mendukung pengembangan pariwisata setempat. Apalagi, sejumlah agenda surfing kelas dunia, pernah digelar di pantai ini. "Ini fasilitasnya sudah ada. Nanti kita akan koordinasikan dengan kementerian terkait," katanya lagi.

Kunjungan Agus ke Sumbawa Barat, merupakan bagian dari tindak lanjut dari kunjungan yang dilakukan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu ke lokasi tambang milik PT AMNT. Usai meninjau Bandara Sekongkang, Agus kemudian melihat dari dekat Pelabuhan Benete, tidak jauh dari lokasi pelabuhan khusus PT AMNT. Kemudian berlanjut ke Pelabuhan Lalar. Pelabuhan Lalar sendiri dibangun Pemda KSB, sejauh ini APBD KSB yang sudah dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan ini mencapai Rp 80 miliar. "Ini sebenarnya proyek rangsangan Pemda KSB untuk menunjukan keseriusan kami kepada pemerintah pusat. Sama seperti bendungan Bintang Bano yang sudah menghabiskan sekitar Rp 120 miliar lebih APBD KSB. Saat ini, kelanjutan pembangunanya sudah diambil alih pusat melalui Kementerian PUPR dengan alokasi anggaran Rp 1,3 triliun hingga tahun 2019 mendatang," jelas Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H.W. Musyafirin, MM dihadapan Sekretaris Menko Kemaritiman, Agus Purwanto. Saat ini, tinggal pelabuhan Lalar yang masih belum disentuh-sentuh pemerintah pusat. Bahkan soal fasilitas pendukung, seluruhnya hampir dipenuhi Pemda Sumbawa Barat. "Kalau ini tinggal operasi saja. Ini yang kami kesulitan, karena membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat," tambah Bupati.

Agus yang mendengarkan langsung curhatan Bupati Sumbawa Barat  memberikan respons positif, Kemenko Maritim akan segera mengkoordinasikan dengan Kementerian Perhubunga khususnya, Ditjen Perhubungan Laut. "Ini semua saya lihat fasilitasnya sudah ada. Tinggal bagaimana kita koordinasikan semuanya," katanya.

Pelabuhan Lalar rencananya akan dijadikan sebagai pelabuhan bongkar muat Batu Bara, bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari dengan kapasitas 4 Mega Watt. Rencana ini sudah ditindak lanjuti Pemda KSB dengan menyediakan fasilitas pendukung berupa akses jalan menuju PLTU Kertasari sepanjang 8,7 kilometer. Bahkan Kementerian PUPR sudah mengalokasikan anggaran pendukung di APBN 2018 nanti. Kunjungan Kerja Sesmenko Maritim ditutup dengan mengunjungi Pelabuhan Kertasari, Kecamatan Taliwang. Ditempat ini, Agus juga melihat dari dekat kondisi dermaga eks PT Bumi Pasir Mandiri (BPM).