Maritim - Bogor, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melaksanakan evaluasi pelaksanaan konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar gas (BBG) bagi kapal perikanan untuk nelayan-nelayan kecil, selain pula terus melakukan inovasi baru penggunaan converter kit bagi kapal nelayan.

“Konversi BBM ke BBG bagi kapal perikanan dan nelayan adalah salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan energy ramah lingkungan dan juga untuk mengurangi polusi udara dan pencemaran lingkungan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono saat membuka Rapat Koordinasi Pelaksanaan Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar gas (BBG) Bagi Kapal Perikanan Untuk Nelayan, di Bogor, Rabu (3/10/2018).

Dasar hukum dari konversi ini adalah Peraturan Presiden (Perpres) no 126 tahun 2015 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Perikanan dan bagi Nelayan Kecil. Karena diketahui Liquified Petroleum Gas (LPG) adalah salah satu bahan bakar yang sudah akrab di masyarakat sebagai bahan bakar ramah lingkungan dan berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin motor berdaya rendah. Ketersediaan gas pun dipandang sangat penting, utamanya untuk wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Oleh karenanya, sinergisitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta dan nelayan harus bersama-sama mengawal program yang dinilai strategis ini.

“Demi mendukung program ini keterlibatan BUMN melalui juga perlu, selain juga keterlibatan Perbankan, swasta dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan penggunaan konverter kit bagi kapal perikanan dan nelayan kecil serta penggunaan lainnya yang terintegrasi seperti misalnya alat mesin pertanian (alsintan),” tambah Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Energi Non Konvensional, Kemenko Bidang Kemaritiman, Amalyos di sela Rakor.

Hasil evaluasi menyebutkan, Kementerian ESDM dan k/l lain perlu menyiapkan revisi Perpres dengan penambahan sasaran selain bagi nelayan juga bagi alat pertanian. Kemudian Perbankan dan swasta harus mendukung, dan perlu dukungan pihak daerah untuk pendistribusian agar lebih tepat guna. Diperlukan pula sosialisasi lebih dari pemerintah dan inovasi terkait konverter kit harus mengandung resiko pemanfaatan, penyiapan perangkat lunak, serta disarankan agar setiap konverter kit wajib melakukan uji kinerja dan uji ketahanan.

“Kemenko Bidang Kemaritiman akan terus mengawal, dan depan akan terus kita evaluasi dengan duduk bersama para pihak terkait,” tutup Asdep Amalyos.

Diketahui, realisasi pelaksanaan program paket perdana tahun 2016 adalah 5473 paket untuk 10 Kabupaten/Kota, tahun 2017 sebanyak 17.081 paket untuk 28 Kab/Kota dan rencana tahun 2018 adalah 25.000 paket untuk 55 wilayah Kab/Kota. Total paket yang akan terdistribusi adalah 47.554 paket namun jumlah paket tersebut belum sesuai dengan roadmap mandiri energy untuk nelayan, yaitu 60.000 paket perdana pada tahun 2018, 100.000 paket perdana pada tahun 2019, 150.000 paket untuk tahun 2020, 230.000 paket pada tahun 2021-2025 (periode II) dan 300.000 paket perdana pada tahun 2026-2030 (periode III).

Dampak dari pelaksanaan program konversi BBM ke BBG yang telah dimulai sejak tahun 2009 sampai tahun 2018, tidak termasuk program jaringan gas bumi bagi rumah tangga, maka total efisiensi anggaran negara adalah Rp 242,2 trilyun atau Rp 26,91 trilyun pertahun. Bagi nelayan ini adalah penghematan yang lumayan besar, karena akan menghemat biaya operasional sebesar 40-50 persen.

Dan yang tidak kalah penting adalah, program ini secara langsung juga mampu meningkatkan kemandirian bangsa, oleh karena sejak pertama digulirkan awalnya program ini banyak bergantung dari mesin produk luar negeri, akan tetapi perlahan namun pasti mesin dan produk dalam negeri mulai menggeser dominasi luar negeri.