Marves - Dubai, Seluruh negara melalui Conference of the Parties (COP) 26 atau COP26 Glasgow menyetujui untuk mencegah suhu permukaan bumi meningkat tidak lebih dari 1,5 C. Setidaknya 146 dari 195 negara-negara yang mewakili 88 persen emisi global kontribusi berkomitmen pada Net zero Emisi (NZE). 

Utusan Khusus Indonesia untuk Aliansi Global Blended Finance (GBF), Mari Elka Pangestu, mengungkapkan bahwa Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk mencapai Emisi Nol Bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. Indonesia telah melakukan multi-stakeholder konsultasi menuju Strategi Jangka Panjang untuk Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim Pembangunan (LTS-LCCR), yang sejalan dengan memperbarui NDC. 

"Selain rendah emisi, LTS kami mempertimbangkan ketahanan iklim, pertumbuhan ekonomi, dan keadaan sosial-politik nasional," kata Mari dalam COP28 atau The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Minggu (3/12/2023).

Mari menjelaskan untuk mencapai terget yang telah ditentukan tersebut, dari sektor energi, Indonesia mengembangkan berbagai strategi mitigasi melalui Efisiensi energi, Energi Baru Terbarukan, Bahan Bakar Rendah Karbon, Pemanfaatan Generasi Bersih Teknologi; dan tindakan lainnya. 

Hingga Juni Tahun 2020, Indonesia sudah mampu menurunkan emisi sebesar 63 juta ton CO2e dari target 67,5 juta ton CO2e. Indonesia bahkan berencana mengurangi 198,27 juta ton pada tahun 2025 dan mencapai 314 juta ton pada tahun 2030.

"Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, manajemen transportasi dan pelabuhan peran penting dalam pembangunan sosial-ekonomi dan konektivitas. Ada sekitar 3,227 pelabuhan di seluruh Indonesia dan sekitar 40 persen perdagangan internasional rutenya melewati perairan Indonesia," ungkapnya.

Indonesia mendorong energi ramah lingkungan untuk pelayaran dengan memfasilitasi akses dan efisiensi terhadap energi dan meningkatkan potensi investasi dan inovasi di sektor maritim untuk menggunakan energi bersih energi. Sejak 2019, menurut Mari, pelabuhan ramah lingkungan dan cerdas sertifikasi telah diterapkan pada 27 pelabuhan untuk memastikan Indonesia efisiensi dan berkelanjutan konektivitas.

Upaya ini dilakukan sejalan dengan The International Maritime Organization (IMO), menargetkan untuk mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) secara keseluruhan emisi dari kapal sebesar 30 persen tahun 2008, sebesar 2030 sekitar 70 persen, dan 80 persen pada tahun 2040.

"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melakukan hal tersebut mempercepat pengelolaan lingkungan hidup di pelabuhan, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri 57/2020 tentang Pengelolaan Pelabuhan yang berisi tentang
wajib bagi otoritas pelabuhan untuk memastikan dan menjaga kelestarian lingkungan di pelabuhan," tuturnya.

Lebih jauh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menerangkan, kriteria green and smart port di Indonesia sudah mengacu pada standar internasional termasuk Green Port Award System (GPAS) dari Jaringan Layanan Pelabuhan APEC (APSN). Dalam penerapan itu, yang menjadi fokus Pemerintah Indonesia ada empat aspek utama, yakni limbah dan air limbah pengelolaan, pemeliharaan; rehabilitasi ekosistem mangrove di sekitar pelabuhan; pengelolaan dan pemanfaatan energi terbarukan; serta digitalisasi layanan pelabuhan.

"Upaya dekarbonisasi sedang dilaksanakan di sektor tenaga listrik dan industri. Beberapa terobosan teknologi, termasuk penggunaan energi terbarukan
energi dan elektrifikasi, sedang digunakan untuk mengurangi emisi GRK, seperti di kilang minyak dan gas serta pembangkit listrik tenaga batu bara," bebernya.

"Sebagai negara yang terletak di ring of fire, tenaga panas bumi dengan total sumber daya 23 GW, menjadi penting di Indonesia untuk mendekarbonisasi tenaga listrik dan industri di Indonesia sektor," tambahnya menegaskan.

Dia juga menerangkan bahwa untuk mempercepat dekarbonisasi di beberapa bidang sektor di Indonesia, faktor kolaborasi dan investasi dari sektor swasta cukup besar penting. Karena itu, mekanisme keuangan campuran yang diakui dalam Leaders' G20 Bali 2022 Deklaration, bisa dilaksanakan melalui inisiatif G20 Bali Global Blended Finance Alliance.

Sejauh ini di Indonesia, keuangan campuran diterapkan Mekanisme Transisi Energi. Sumber dana dari Pemerintah, dana kekayaan negara, filantropi, dan MDB dikelola oleh PT SMI sebagai Country Platform Manager yang memfasilitasi pemerataan, bantuan teknis, dan rendahnya pinjaman biaya. 

"Inisiatif kolaborasi dan kemitraan melalui Badan Usaha Milik Negara dan swasta perusahaan perlu menerapkan mekanisme keuangan campuran untuk dekarbonisasi menuju komitmen Net Zero Emission," tandasnya.

Biro Komunikasi 
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
No.SP-302/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XII/2023