Surabaya—Maritim, Program tol laut telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2015. Per tahun 2018, telah ada 18 trayek tol laut yang membawa barang muatan berupa bahan kebutuhan pokok dan barang penting seperti pupuk, benih, LPG, semen maupun triplek dari wilayah Indonesia barat ke Indonenesia timur dan sebaliknya. Hasilnya, terjadi penurunan harga bahan kebutuhan pokok di beberapa daerah yang dilalui oleh trayek-trayek kapal tol laut.

Sebagai contoh, dari data Kementerian Perdagangan, per Bulan Oktober tahun 2018, Cabe Merah Keriting di Kabupaten Fakfak, Papua, telah turun sebanyak 98,4% dari Rp 65 ribu/kg menjadi Rp 40 ribu/kg. Lalu, harga telur ayam di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku turun sebesar 33,9% atau Rp 2 ribu per butir bila dibandingkan dengan harga telur yang diangkut tanpa menggunakan kapal tol laut, yakni Rp 2.500 per butir. Pun dengan beberapa lokasi yang lain.

Namun demikian, untuk terus menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga, efektivitas tol laut terus dievaluasi. Terlebih lagi setelah tol laut diintegrasikan dengan jembatan udara. Salah satunya diinisiasi oleh Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan terkait di Surabaya, Senin (3-12-2018).

Dipimpin oleh Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas dan Sistem Logisitik Kemenko Bidang Kemaritiman, Rusli Rahim, bersama dengan pejabat terkait di Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, AirNav, Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, Pelindo IV, Pelni dan Trigana Air, pemerintah petakan beberapa kendala di lapangan.

Kendala-kendala tersebut antara lain masih belum optimalnya pengendalian barang muatan setelah diturunkan di pelabuhan singgah untuk dibawa ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau. Dalam hal ini, pemerintah memberikan subsidi kepada operator pesawat untuk mengirimkan barang kebutuhan pokok dan barang penting ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Seperti yang diungkapkan oleh Hari Budianto, Kasubdit Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal (AUNTB) Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan. “Hasil pertemuan di Timika (Papua), operator pesawat mengalami kesulitan karena barang yang seharusnya dikirim ke Wamena tidak diterima langsung oleh operator pesawat melainkan dikelola oleh pihak swasta yang ditunjuk oleh Kementerian Perdagangan (gerai maritim), sebaiknya distribusi barang langsung saja ke distrik, tidak melalui Wamena” bebernya. Setelah diusut, ternyata ada dua permasalahan. Yakni minimnya pengawasan dan fasilitas pergudangan di Pelabuhan Timika sehingga begitu diturunkan di Pelabuhan, barang langsung dibeli oleh pedagang. “Kita perlu ada pengawasan yang lebih maksimal agar barang yang telah diturunkan dari kapal tol laut terdistribusi dengan baik ,” tambah dia.

Selain itu, perwakilan dari PT Pelindo II menambahkan bahwa terbatasnya sarana dan prasarana kapal yang memuat barang di wilayah Natuna menyebabkan menurunnya kualitas komoditas ikan yang dibawa. Hal ini dikarenakan belum memadainya jumlah cold storage yang dapat mengawetkan ikan, sementara produk utama Kepulauan Natuna adalah ikan.

Menanggapi temuan-temuan di lapangan tersebut, Asdep Rusli menegaskan dalam waktu dekat akan segera mengundang pihak-pihak terkait untuk memperkuat kerja sama dalam menyelesaikan kendala-kendala implementasi tol laut. “Kita akan bawa permasalahan ini ke level yang lebih tinggi sehingga ada keputusan yang segera dapat diambil,” tegasnya.

Sementara itu, dia meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk menambah anggaran supervisi pada tahun 2019 sehingga ketersediaan barang logistik yang akan dipasok ke masyarakat dapat dikontrol dengan baik. “Kemudian, supaya jumlah muatan balik ke pelabuhan utama bisa meningkat, maka Kemenhub dapat meningkatkan kerja sama dengan KKP untuk memuat produk-produk perikanan dari wilayah-wilayah terpencil yang potensi perikanannya besar,” tutupnya. (**)