Pengarusutamaan Kemaritiman dalam Pembangunan Melalui Rapat Koordinasi Perencanaan Kemaritiman Tahun 2017
Maritim – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Maritim) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Perencanaan Kemaritiman Tahun 2017 di Jakarta, pada 11 Desember 2017. Adapun Rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Maritim, Agus Purwoto, ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan penajaman program kegiatan di bidang kemaritiman tahun 2018. Selain itu kegiatan ini juga untuk menyusun arah kebijakan pembangunan kemaritiman Tahun 2019.
“Rapat Koordinasi Perencanaan bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan penajaman program dan kegiatan di bidang kemaritiman tahun 2018 pada Kementerian atau Lembaga yang dikoordinasikan Kemenko Bidang Kemaritiman, selain itu juga untuk memetakan dukungan kegiatan KL khususnya terhadap beberapa regulasi yang sudah ditetapkan yaitu RPJMN 2015-2019, Kebijakan Kelautan Indonesia (Perpres 16 Tahun 2017),” kata Sesmenko Agus di lokasi.
“Termasuk juga dukungan terhadap pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDG’s, (Inpres 59 Tahun 2017) sekaligus dalam rangka menyusun rancangan awal arah kebijakan pembangunan tahun 2019 berdasarkan arah kebijakan sektoral dari kementerian yang dikoordinasikan,” tambahnya.
Pada acara yang dihadiri oleh beberapa pejabat eksternal dan internal di antaranya Kepala Biro Kementerian di bawah Koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman (KKP, Kementerian ESDM, Perhubungan, dan Kementerian Pariwisata), Kepala Biro lingkup Setmenko, Inspektur, para Sekretaris Deputi, para Asisten Deputi, dan pejabat lain di bidang program ini, Sesmenko Agus memaparkan beberapa arahan guna terlaksana tujuan rakor tersebut, antara lain, Rancangan Visi Indonesia 2045 yang diharapkan dapat menjadi referensi/panduan dalam forum ini, sehingga dapat disusun langkah-langkah konkrit ke depan untuk pencapaian target pembangunan kemaritiman.
“Dalam rangka menyusun arah kebijakan Tahun 2019 dan Perumusan RPJMN 2020-2025, Bappenas sangat mengharapkan masukan dari Kemenko Maritim agar konsep pembangunan kemaritiman dapat tertuang dengan baik dalam dokumen perencanaan nasional. Hasil Rakor Perencanaan ini merupakan momentum yang tepat sebagai masukan dalam penyusunan Arah Kebijakan 2019 dan RPJMN 2020-2025 terutama dalam kontribusi Kemenko melalui konsep Visi Indonesia 2045 yang sedang disusun oleh Tim Kemenko Maritim untuk disampaikan kepada Bappenas dalam waktu dekat,” ucapnya.
Selain itu, dikatakan Sesmenko Agus, mengenai PDB, di mana PDB maritim merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan kemaritiman secara ekonomi untuk kontribusi kepada pembangunan nasional. Untuk itu konsepsi yang kuat terkait PDB maritim sangat penting.
“Dari beberapa data hasil perhitungan PDB yang ada, data BPS merupakan angka resmi mengingat otoritas BPS sebagai lembaga yang merilis data nasional. Namun perlu didukung oleh semua pihak dalam penyempurnaan konsepsinya, termasuk dukungan sektoral dari Kementerian/ Lembaga yang dikoordinasikan Kemenko Maritim. Oleh karena itu, Kemenko Maritim mempunyai peran besar dalam hal ini,” jelasnya.
Kementerian/ Lembaga teknis, lanjut Agus, diharapkan dapat menajamkan kembali kegiatan 2018 untuk pencapaian target-target yang ditetapkan sekaligus mengidentifikasinya dalam bentuk matriks yang memuat kendala pelaksanaan kegiatan dan meng-highlight kegiatan-kegiatan yang membutuhkan peran Kemenko Maritim untuk melakukan koordinasi lintas sektor. Selain itu, agar kegiatan Kementerian/ Lembaga dapat menggambarkan dukungan terhadap upaya pencapaian target pembangunan nasional dengan melakukan tagging pada kegiatan yang mendukung rencana aksi KKI dan target SDG’s.
