Marves - Cirebon, Pengembangan Kawasan Rebana yang terus berkembang dari tahun ke tahun menjadi tanda positif bagi pertumbuhan ekonomi dan industri di Jawa Barat Bagian Utara, yang dikenal sebagai Rebana. Terdapat total 13 Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang direncanakan dibangun di Rebana. Hal ini membuka peluang bagi daerah penyangga seperti Kota Cirebon, terutama dalam mendukung aspek logistik, sarana prasarana, kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, serta pemenuhan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG’s).

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo, dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Strategi Penerapan SDG's dalam Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan di Kota Cirebon, Senin, 2 September 2024. Dalam diskusi tersebut, Asdep Djoko juga memaparkan progres implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 (Perpres 87/2021) tentang Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel.

Mengenai pembangunan infrastruktur, Asdep Djoko mengangkat isu usulan penanganan perlintasan sebidang di Kota Cirebon yang saat ini tengah dikaji oleh DJKA dan Kementerian Perhubungan. Di Kota Cirebon terdapat dua stasiun, yakni Kejaksan dan Prujakan, dengan total 7 perlintasan. Beberapa perlintasan ini bahkan berada di dekat lampu lalu lintas, sehingga berdampak pada arus lalu lintas perkotaan. Berdasarkan grafik perjalanan, rata-rata kereta api melintas setiap 5 menit sekali. Oleh karena itu, Pemkot Cirebon telah mengusulkan pembangunan jalur kereta layang (elevated track). Selain itu, terdapat juga rencana pembangunan jalur kereta semi cepat (medium speed railway) rute Jakarta-Surabaya.

Asdep Djoko menjelaskan bahwa Rebana memang didesain sebagai simpul logistik, dengan Pelabuhan Patimban sebagai pelabuhan internasional yang sedang dibangun akses tol di sekitarnya, serta jalur kereta yang akan terhubung dengan Stasiun Pringkasap di Kawasan Subang Smartpolitan sebagai bagian dari skema Transit Oriented Development (TOD). Di Kawasan Subang Smartpolitan, perusahaan mobil listrik BYD telah berkomitmen untuk membangun pabrik yang dijadwalkan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2025.

“Semua perkembangan di Rebana ini jelas menjadi sinyal positif terkait pemenuhan SDM berkualitas. Di Subang Smartpolitan, direncanakan pembangunan cabang Politeknik, dan Kota Cirebon dapat berperan dalam menyediakan SDM yang kompeten. Dengan rencana pengembangan 13 KPI di Rebana, ini adalah peluang bagi Kota Cirebon untuk memberikan dukungan. Jika semua ini terfasilitasi dengan baik, maka target SDG’s akan tercapai secara otomatis,” ujar Asdep Djoko.

Pj Sekda Kota Cirebon, Arif Kurniawan, juga menyoroti beberapa isu penting terkait SDG’s di Kota Cirebon, meliputi pangan, sanitasi, ekonomi, tata kota, dan penanganan bencana. Dalam konteks bencana, Kota Cirebon masih kurang dalam perencanaan adaptasi, mitigasi, dan pengelolaan informasi kebencanaan. SDG’s strategis di Kota Cirebon meliputi: Tanpa Kelaparan (SDG’s poin 2), Air Bersih dan Sanitasi Layak (SDG’s poin 6), Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (SDG’s poin 8), Kota dan Permukiman Berkelanjutan (SDG’s poin 11), Penanganan Perubahan Iklim (SDG’s poin 13), dan Ekosistem Daratan (SDG’s poin 15). Enam poin SDG’s ini rencananya akan dimasukkan dalam RPJPD Kota Cirebon 2025-2045.

Sebagai informasi, FGD ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Perpres 87/2021 tentang Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel, khususnya di Kota Cirebon yang termasuk dalam wilayah Rebana. Selain itu, FGD ini juga menjadi ajang tukar pikiran antara Pemkot Cirebon dan dosen-dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad), yang mendampingi sekitar 135 mahasiswa dalam melakukan studi sosial di Kota Cirebon. Studi sosial ini merupakan salah satu upaya peningkatan kapasitas SDM sekaligus untuk membangun pola pikir kritis para mahasiswa dalam memecahkan masalah sosial di perkotaan.

Turut hadir dalam FGD ini Pj Sekda Kota Cirebon, Arif Kurniawan; Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya; Kadis DKUKMPP Kota Cirebon, Iing Daiman; Kadis Pendidikan Kota Cirebon, Kadini; Kadis Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasa; Kadis Kesehatan Kota Cirebon, Siti Maria Listiawaty; Plt Kadis Disdukcapil Kota Cirebon, Rahmat Saleh; Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad), Ida Widianingsih; Ketua Prodi Administrasi Publik FISIP Unpad, Nina Karlina; serta para guru besar, dosen FISIP Unpad, dan staf dari OPD Kota Cirebon terkait.

No.SP-265/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2024
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi