Marves - Jakarta, Kementerian Koordinator BidangKemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Pembentukan Rujukan Data dan Kebijakan Nasional Dampak Kenaikan Muka Air Laut di Indonesia pada Selasa dan Rabu (20/08/2024 – 21/08/2024). 
 
Di kawasan Asia Tenggara, jutaan orang akan terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut dengan kerugian ekonomi yang sangat besar di kawasan urban. Maka dari itu, data faktual serta kebijakan yang komprehensif dan terukur dirasa cukup penting bagi Indonesia yang harus menghadapi tantangan kenaikan muka air laut.
 
"Scientific based policy adalah hal yang wajib kita lakukan, namun kita juga harus bisa tetapkan kapan suatu data dipandang cukup. Seringkali, sebuah kebijakan harus ditentukan, dan tidak bisa menunggu sebuah riset atau survei yang tiada berujung," ujar Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi.
 
Secara khusus kenaikan muka air laut akan mempengaruhi secara langsung kehidupan populasi global yang hidup di wilayah pulau-pulau kecil. Berbagai forum telah menggarisbawahi fenomena naiknya permukaan laut merupakan sebuah ancaman bagi negara-negara pesisir, khususnya negara-negara kepulauan yang sedang berkembang. Indonesia sebagaisalah satu negara kepulauan terbesar di dunia perlu mengambillangkah proaktif terkait isu ini.
 
"Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan ribuan pulau-pulau berpenghuni, sudah seharusnya Indonesia mengambil peran utama dalam diskusi global dan advokasi terkait perubahan iklim dan kenaikan muka air laut. Melalui Forum negara pulau dan kepulauan (AIS Forum), Indonesia telah mendorong kolaborasi konkret penanganan isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Hal ini tentu perlu diperkuat," jelas Deputi Jodi.
 
Berbagai negara telah melakukan pendekatan kepada Indonesia untuk menjajaki kesamaan posisi. Untuk menyikapi hal tersebut dan keperluan untuk berperan aktif dalam forum internasional, Indonesia harus memiliki kebijakan nasional yang komprehensif mengenai dampak kenaikan muka air laut, termasuk dari aspek hukum, sosial, politis. Kementerian Luar Negeri juga turut berpartisipasi dalam FGD, menjelaskan urgensi dari rujukan data nasional terkait kenaikan muka air.
 
"Rujukan data nasional terkait dampak Sea-Level Rise (SLR) diperlukan untuk mengelola dampak SLR, memperkuat posisi Indonesia, dan melindungi kepentingan nasional. FGD dan Rakor ini diharapkan dapat membangun konsensus data rujukan, meningkatkan kapasitas pemahaman isu, dan pada akhirnya merumuskan kebijakan," ucap Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan Kementerian Luar Negeri, Andreano Erwin. 
 
Keputusan-keputusan penting dari Pemerintah Indonesia terkait mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dapat diambil berdasarkan data yang valid dan up-to-date, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penanganannya.
 
"Saya yakin bahwa hanya berdasarkan data yang valid, Indonesia bisa menyuarakan secara lantang dampak ekonomi, ekologi, sosial, politik, dan kewilayahan dari kenaikan muka air laut bagi negara pulau dan kepulauan di seluruh dunia. Saya berharap, diskusi ini dapat memberikan terobosan dalam hal akuisisi data, analisis, tata kelola mitigasi dan kolaborasi adaptasi kenaikan muka air laut," tutup Deputi Jodi.
 
FGD terdiri dari 3 sesi diskusi membahas mengenai Dampak Kenaikan Muka Air Laut yang Mengancam Aspek Kewilayahan Negara, Data Kenaikan Muka Air Laut di Indonesia, sertaDampak Sosial, Ekonomi dan Kependudukan di Indonesia.
 
Kegiatan FGD ini dilanjutkan dengan rakor penyusunan rekomendasi awal kebijakan Pemri. Secara spesifik bertujuan untuk integrasi data kenaikan muka air laut di Indonesia serta mempersiapkan posisi dasar Pemerintah Indonesia di berbagai forum internasional terkait kenaikan permukaan laut, termasuk salah satunya adalah High-Level Plenary Meeting to Address Existential Threats Posed by Sea-Level Rise (HLPM Sea-Level Rise) yang akan diadakan di New York pada 25 September 2024. 
 
Asisten Deputi Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan, Sora Lokita, dalam paparannya menekankan pentingnya Pemerintah memiliki satu referensi data terkait kondisi faktual kenaikan muka air laut di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan bersama.
 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Direktur Andreano Erwin. “Kita butuh data yang sifatnya untuk kepentingan eksternal yang akan digunakan sebagai posisi dasar dalam berbagai forum internasional, khususnya dalam waktu dekat ini HLPM Sea-Level Rise.”
 
“Harapannya dalam waktu satu minggu ke depan, seluruh rujukan data di internal Kementerian/Lembaga dapat terintegrasi dan menghasilkan angka kenaikan air laut yang dapat digunakan secara nasional.”, ujar Asdep Sora Lokita.
 
Rangkaian kegiatan ditutup dengan apresiasi yang disampaikan oleh Asdep Sora Lokita kepada seluruh pihak Kementerian/Lembaga, Pakar dan Akademisi yang telah berpartisipasi aktif selama rangkaian kegiatan ini berlangsung.

Sebagai informasi, agenda FGD dan Rakor dilaksanakan selama dua hari pada 20-21 Agustus 2024. Hasil dari diskusi FGD dan rakor ini akan dirangkum dalam sebuah buku putih yang komprehensif sebagai panduan strategis bagi kebijakan nasional dan juga sebagai dokumen referensi utama dalam berbagai forum internasional.
 
No.SP-242/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2024
 
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi