Marves - Jakarta, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi menyampaikan  Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage (CCS)) sangat penting untuk mempercepat dekarbonisasi; dan Indonesia saat ini berada di posisi utama untuk menjadi pusat CCS regional (CCS Hub). Kebijakan CCS di Indonesia juga telah mengalami kemajuan dalam beberapa tahun terakhir dengan adanya beberapa regulasi yang telah disahkan yaitu Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023. Dengan sedang dilakukannya koordinasi dan diskusi untuk pengesahan Peraturan Presiden terkait CCS di tahun 2023 ini, diharapkan menjadikan Indonesia sebagai pasar yang lebih menguntungkan. 

"Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengatasi perubahan iklim dan mengurangi emisi karbon. Kami menyadari bahwa CCS merupakan salah satu teknologi yang sangat penting dalam upaya ini dimana Pemerintah telah memainkan peran utama dalam mendorong implementasi CCS dengan mengeluarkan kebijakan pendukung untuk investasi dalam proyek-proyek CCS masa depan. Selain itu, Pemerintah juga terbuka untuk bekerjasama dengan sektor industri dalam mengidentifikasi peluang dan solusi atas hambatan yang dihadapi dalam penerapan teknologi CCS," jelas Deputi Jodi yang juga selaku Dewan Pengawas Indonesia Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) dalam acara The 1st International and Indonesia CCS Forum (IICCS Forum) pada Senin (11/9) di Jakarta. 

Perubahan iklim global merupakan isu penting yang membutuhkan respons bersama, baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu solusi untuk menangani perubahan iklim global akibat emisi gas rumah kaca ini adalah dengan menerapkan teknologi CCS . Indonesia memiliki formasi geologi yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan emisi karbon secara permanen. Selain itu,  lokasi Indonesia yang strategis di kawasan Asia Pasifik dapat menjadikan Indonesia sebagai regional CCS Hub yang tentunya akan menarik investasi, membuka lapangan pekerjaan dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Di samping itu, Deputi Jodi juga memaparkan bahwa pemerintah senantiasa memberikan dukungan bagi pengembangan CCS dalam mencapai masa depan yang lebih bersih dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Indonesia yang terdiri lebih dari 17.000 kepulauan, memerlukan investasi yang besar untuk meningkatkan industri CCS dalam negeri. Pencapaian ini harus dilakukan dengan langkah-langkah strategis, terukur dan berkelanjutan. 

"Kemenko Marves terus menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, kementerian lembaga terkait, pemerintah daerah, terutama dengan ICCSC yang menjadi kolaborator strategis dalam pengembangan CCS di Indonesia. Kami mengajak para pemangku kepentingan untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan ini dan bersama-sama mewujudkan visi kita untuk dunia yang lebih baik," tambah Deputi Jodi.

ICCSC akan berfokus pada pengembangan dan penerapan teknologi CCS Indonesia untuk menjadi CCS Hub. Perannya yang mendasar dalam menghimpun pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dari berbagai negara dan sektor menjadikannya mitra strategis dalam memajukan implementasi CCS di Indonesia. Disamping itu, dukungan pemerintah dalam pengembangan CCS ditunjukkan oleh penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang CCS untuk memperluas implementasi CCS termasuk CCS Hub, CCS lintas batas, CO2 dari industri, dan pemanfaatannya di wilayah kerja non-migas. 

"Dengan dihimpunnya pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dari berbagai negara dan sektor dalam IICCS Forum 2023, diharapkan dapat membantu Pemerintah dalam menyusun regulasi untuk implementasi CCS di Indonesia. Dengan demikian, forum ini menjadi salah satu pendorong diterapkannya teknologi CCS di Indonesia yang tentunya akan menciptakan masa depan yang berkelanjutan, aman, dan sejahtera," tutup Deputi Jodi.

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-205/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2023