Maritim-Batam, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor), mengenai penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Hal itu mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) 16 tahun 2017, tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), yang menyebutkan bahwa penataan ruang laut pesisir, darat terpadu dan zonasi wilayah pesisir termasuk program atau kegiatan prioritas nasional. Rakor ini juga dimaksudkan agar setiap provinsi segera memiliki RZWP3K, sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Kalau seluruh Indonesia Perdanya (RZWP3K) sudah jadi, maka pembuatan perizinan peraturan peningkatan ekonomi akan lebih mudah, tidak ada tumpang tindih, dan itu yang lagi kita kejar sekarang. Mengapa kita harus segera membahasnya? Sebab ini berkaitan dengan mengatur tata ruang di pesisir dan pulau-pulau kecil. Sehingga nanti peruntukannya jelas, ada yang dipakai peruntukan pariwisata, kelautan dan perikanan, dipakai untuk peruntukan ESDM, peruntukan kehutanan dan lainnya,” ujar Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Maritim, Agung Kuswandono, di Batam, Kepulauan Riau, Senin (12/3).

Menurut Deputi Agung, RZWP3K ini mendesak untuk segera diselesaikan, mengingat RZWP3K ini adalah masalah nasional. Dalam hal ini, Kemenko Maritim diberikan tugas untuk mengoordinasikan sekaligus menuntaskan RZWP3K di setiap provinsi.

“Untuk itu Kemenko Maritim, bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Dalam Negeri, kita road show ke Provinsi-provinsi, untuk menyerukan supaya menyelesaikan percepatan RZWP3K ini. Kalau ini selesai, maka Pemda dapat dengan mudah memberikan izin kepada investor atau pengusaha baru yang tempatnya sudah kita atur,” imbuhnya.

Selain itu lanjut Deputi Agung, penyelesaian RZWP3K juga diperlukan untuk pengelolaan wilayah perbatasan yang mengikat. Dikarenakan ada 10 perbatasan yang perlu dijaga, dengan maksud agar jangan sampai wilayah tersebut diklaim oleh negara lain.

“Kita harus siap agar jangan sampai wilayah kita diklaim negara lain melalui jalur diplomasi internasional, sehingga kita perlu ahli diplomasi kemaritiman yang bagus,” terangnya.

Ditargetkan penyelesaian RZWP3K ini agar dapat dituntaskan tepat waktu, mengingat triwulan I sudah hampir selesai, maka tersisa tiga triwulan lagi yang berdekatan waktunya dengan bulan puasa dan hari raya Idul Fitri. Kemudian, antara pemerintah pusat dan daerah agar tercipta sinergi yang baik, dengan begitu segala dokumen yang berkaitan dengan penyelesaian RZWP3K dapat diselesaikan di setiap provinsi.

“Dokumen RZWP3K kita susun dengan mengesampingkan ego sektoral, kita harus selesaikan segera. Belum lagi ada puasa dan Lebaran, setelah itu ada Lebaran Haji dan hari libur nasional, banyak waktu yang hilang, jadi apabila bisa diselesaikan segera kita harus lakukan dengan cepat,” tegas Deputi Agung.

Adapun, ada 4 prinsip dasar penyelesaian penyusunan dokumen RZWP3K, yaitu, meminimalisir terjadinya konflik antarprovinsi, pemanfaatan kawasan pesisir bersama, mengedepankan kepentingan masyarakat lokal, dan pemanfaatan kawasan pesisir yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan untuk strategi percepatan penyelasaian dokumen dan Perda RZWP3K, dimulai dari sinergi antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemenko Maritim, kemudian dilanjutkan kepada KKP, KLHK dan Kemendagri sebagai kementerian teknis, lalu ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi, bersama dengan Gubernur dan DPRD serta Dinas LHK Provinsi.

Selain Kemenko Maritim yang diwakili oleh Deputi Agung, rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan pemda terkait, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau, Sekda Provinsi Riau, Sekda Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, Sekda Provinsi Jambi dan Sekda Provinsi Kalimantan Barat beserta seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi-provinsi seperti yang telah dijelaskan di atas.