Marves-Jakarta, Major Project Pengaman Pesisir 5 Perkotaan Pantura Jawa merupakan salah satu kegiatan prioritas yang dikawal oleh Kemenko Maritim dan Investasi, hal ini disampaikan disela agenda Konsinyering Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi yang dilaksanakan tanggal 24 - 26 September 2020 di Bandung, Jawa Barat. “Lima kawasan perkotaan ini meliputi Jakarta, Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan Demak”, ungkap Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Rahman Hidayat, dalam keterangannya, Senin (28-9-2020).

”Manfaat program ini antara lain Mengatasi bencana banjir rob di DKI Jakarta, Semarang, Pekalongan, Demak, dan Cirebon, serta Berkurangnya waktu tempuh Semarang – Demak (1 jam menjadi 25 menit). Di Jakarta, khususnya pada kawasan teluk Jakarta salah satu programnya adalah National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), diantara implementasi program ini adalah Pembangunan Infrastruktur Tanggul Pantai dan Laut serta Sistem Sanitasi Jakarta”, jelas Asdep Rahman

Pelaksana program ini antara lain: KemenPUPR, KemenESDM, KemenLHK, Pemda, Badan Usaha (BUMN/Swasta), dengan total alokasi anggaran hingga 2024, sekitar 54,9 T., melalui skema APBN: 31,4 T, KPBU: 18,7 T dan APBD sebesar 4,8 T. Berbagai program pengaman pesisir ini dilakukan, diantaranya Pengaman Pesisir Pantura Jakarta, ditargetkan akan dibangun sejauh 7,25 Km,  Jalan Tol Semarang - Demak tidak kurang dari 15,5 Km, Jalan Tol Semarang - Demak sejauh 11,5 Km, pembangunan dan peningkatan tanggul laut, break water, dan bangunan pengamanan pantai lainnya di kawasan Pantura Jawa.  Pengawalan program ini tak tak sendirian, Kemenkomaritim berupaya mengintegrasikan beberapa program terkait dalam implementasinya. Di Jawa tengah misalnya, dikaitkan dengan Perpres 79 tahun 2019 yang mengindikasikan program strategis nasional. “Selain itu, kita juga menggandeng KKP dalam kerangka identifikasi infrastruktur dan bangunan pantai di Pantura jawa, langkah ini merupakan upaya terpadu yang cukup efektif untuk mengoptimalkan dampak program sesuai maksud dan tujuannya’ tegas Rahman.

Guna pengawalan ini, sejak pertengahan September silam, Asdep Rahman beserta Tim Kemenko Maritim dan Investasi bersama KKP melaksanakan ground check berbagai kegiatan tersebut. Antara lain di Kawasan Pekalongan yang terintegrasi dengan survei identifikasi bangunan pantai serta implementasi Perpres 79/2019, yaitu: infrastruktur pengendalian banjir dan normalisasi sungai yaitu pada Infrastruktur Pengaman Pantai diantaranya groin di pesisir Pantai Pulau Kodok, Kolam Retensi Pengendali Banjir dan Bob di Kelurahan Mintaragen Kabupaten Tegal, Sabuk Pantai pada obyek wisata Pantai Alam Indah (PAI) Kota Tegal, Jetty Muara Sungai Kemiri di Kelurahan Muarareja Kota Tegal, Pembangunan Groin di pesisir Pantai Kelurahan Muarareja dan Jetty Muara Sungai Kaligangsa Kelurahan Muarareja. di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Berlanjut di Kabupaten Pemalang. Program difokuskan pada pembangunan jaringan air baku; Pembangunan Bendungan Karanganyar; Penanganan kerusakan pantai; dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Asem Doyong, Kab. Pemalang. Tim survei, melanjutkan surveinya ke Kota Pekalongan guna meninjau secara langsung lokasi pembangunan tanggul penahan banjir rob di badan Sungai Loji Kota Pekalongan, setelah sebelumnya berkoordinasi dengan stakeholder setempat. “hingga akhir bulan September kami akan lanjutkan ke Semarang dan Demak untuk pemahaman kondisi di lapangan melalui ground check ini,” pungkas Rahman.