Marves - Jakarta, Sebagai forum terbuka yang bertujuan untuk mendorong tindakan nyata, Archipelagic and Island States Forum (AIS Forum) berada di jalur yang tepat untuk menjadi salah satu platform bagi negara kepulauan dan pulau yang mempromosikan pengembangan ekonomi biru. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi bersama dengan United Nations Development Programme (UNDP) telah mengembangkan Dokumen Blue Financing Strategic (BFS) yang telah diadopsi dalam SDGs Government Securities Framework.

Sebagai salah satu wujud nyata terhadap komitmen Indonesia untuk memajukan kerja sama maritim dan iklim di antara negara kepulauan dan negara kepulauan, pada Rabu (12-10-2022) telah dilaksanakan Peluncuran Dokumen Blue Financing Strategic dan Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi dan The Resident Representative of UNDP Indonesia serta disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan UNDP Assistant Secretary-General and Director Bureau for Asia and Pasific.

"Dokumen Blue Financing Strategy, yang peluncurannya telah kita lihat di sini, menetapkan arah bagi semua orang untuk mengembangkan dan mencari cara paling optimal untuk dapat membantu kolaborasi serta memanfaatkan keuntungan yang menjanjikan dari ekonomi laut yang sedang berkembang. Agenda hari ini menggarisbawahi komitmen Indonesia untuk mengambil bagian dan berkontribusi positif pada kerja sama global yang nyata untuk mewujudkan transformasi menuju tujuan pembangunan berkelanjutan," ungkap Menko Luhut dalam membuka sambutannya. 

Hadir mendampingi Menko Marves, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi menyampaikan bahwa dokumen BFS ini menjadi salah satu landasan untuk mengembangkan dan mengakses kerangka obligasi biru yang kredibel, yang telah menjadi bagian terintegrasi dari SDG Government Securities Framework yang diterbitkan pada September 2021.

"Melalui dokumen strategis ini, Indonesia berpotensi membuka peluang penerbitan “Prinsip Blue Bond” di pasar global. Saat ini, hanya tiga standar global yang digunakan dalam penerbitan obligasi: Prinsip Green Bond, Prinsip Social Bond, dan Sustainability-Linked Bonds. Kami berharap dokumen ini akan menjadi elemen penting dalam pengembangan keuangan biru untuk negara kepulauan dan negara kepulauan," jelas Deputi Jodi. 

Kanni Wignaraja, UNDP Assistant Secretary-General and Director Bureau for Asia and Pasific menyampaikan Blue Financing Strategy berpotensi menjadi salah satu kontributor utama bagi perkembangan ekonomi biru Indonesia, membawa perubahan yang berdampak pada masyarakat yang membutuhkan, dan membangun model pembiayaan yang sukses. 

"Model-model ini yang akan menyatukan pemangku kepentingan jika kita ingin upaya kita tidak hanya berhasil, tetapi juga berkelanjutan. Sudah tidak diragukan bahwa solusi pembiayaan biru yang berhasil terbukti di Indonesia juga akan membawa manfaat dan peluang bagi negara-negara AIS lainnya. Penandatanganan perjanjian hari ini merupakan dukungan yang diperluas dan ditingkatkan sehingga akan memungkinkan pertukaran pengetahuan dan meningkatkan kerja sama di bawah AIS Forum dengan Indonesia sebagai penggerak upaya ini," ungkap Kanni.

Lebih lanjut, Menko Luhut juga menyampaikan perhargaannya kepada UNDP Resident Representative in Indonesia, Norimasa Shimomura beserta jajarannya sehingga semua proses pembentukan AIS Forum dapat berjalan dengan lancar. Ia yakin dengan kerjasama yang sangat baik yang telah berlangsung antara Pemerintah Indonesia dan UNDP, AIS Forum akan dapat mencapai tujuan utama pembentukannya, yaitu untuk mewujudkan kerjasama yang saling membangun antara negara-negara peserta AIS Forum, khususnya dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, ekonomi biru, pengelolaan sampah plastik, dan pengembangan tata kelola maritim yang baik.

"Saya berharap komitmen pendanaan sebesar 5 juta US Dolar yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam kerangka AIS Forum dapat digunakan untuk mengimplementasikan program-program yang praktis, membumi, dan secara inovatif meningkatkan misi global meningkatkan penghidupan masyarakat pesisir. Saya tegaskan bahwa dalam 5 tahun ke depan sekretariat Forum AIS dapat dibentuk secara mandiri untuk menjalankan semua fungsinya secara kelembagaan. Pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen pada berbagai program unggulan, seperti pembentukan AIS Forum dalam kerangka implementasi yang mendorong visi kami untuk bergerak menuju masa depan laut yang berkelanjutan," lanjut Menko Luhut. 

Menanggapi Menko Luhut, Norimasa Shimomura menyambut baik kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan UNDP sebagai sebuah tonggak dalam mempromosikan kemitraan multilateral melalui AIS Forum yang dipelopori oleh Indonesia yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk mendukung negara-negara lain dengan perlindungan laut, pembangunan ekonomi biru dan pembiayaan biru.

"Hari ini kami menandatangani perjanjian di mana Pemerintah Indonesia memberikan kontribusi 5 juta US Dollar melalui UNDP untuk tujuan ini. Forum AIS mencerminkan aspirasi konstruktif Indonesia untuk memainkan peran internasional dan regional yang jauh lebih besar untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Hari ini kita menyaksikan kemajuan penting lainnya yakni peluncuran Dokumen Blue Financing Strategic untuk menarik modal publik dan swasta untuk mendukung pembangunan biru,: ungkap Norimasa.

Menutup sambutannya, Menko Luhut mengatakan bahwa kemitraan global harus diperkuat dalam upaya untuk mencapai semua target yang berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan terbesar, pusat keanekaragaman hayati laut, dan sebagai negara berkembang ekonomi utama, Indonesia membangun berbagai inisiatif utama dan kegiatan nyata di antara AIS Forum. Indonesia juga telah bekerja melalui forum ini untuk membangun parameter yang akan menyeimbangkan pertumbuhan dan investasi.

"Melalui dokumen strategis ini, Indonesia akan meluncurkan Blue Bonds, sebuah perangkat yang didasarkan pada contoh yang baik dari Green Bonds yang dijamin oleh Pemerintah serta didukung oleh lembaga keuangan internasional. Ini menawarkan sarana untuk menarik pendanaan sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta. Penerbitan obligasi pertama akan digunakan untuk mendanai perbaikan pengelolaan Kawasan Konservasi Laut (KKL). Ini menawarkan prospek hasil 'win-win' klasik, membayar investor sementara pada saat yang sama meningkatkan hasil penangkapan ikan," tutup Menko Luhut. 

Acara kemudian dilanjutkan dengan panel diskusi yang dimoderatori oleh Vice President Good Corporate Governance & Sustainability - Sustainability Reporting Specialist, Mariska Adeline Sukmajaya. Narasumber pertama adalah Deni Ridwan, Direktur Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan yang akan menyampaikan materi terkait Blue Financing in SDGs Government Securities Framework. Kedua, Didi Hardiana, Head of Innovative Financing Lab UNDP Indonesia membahas mengenai Blue Financing Strategic Document. Ditutup oleh narasumber ketiga, Dr. Gellwyn Jusuf Deputi Bidang Perencana Ahli Utama Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Bappenas yang menyampaikan materi terkait Blue Finance Instruments Guideline.

No.SP-324/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2022

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi