Maritim--Cibubur, Budaya maritim merupakan salah satu dari tujuh pilar poros maritim yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomer 16/2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI). Untuk merumuskan program kerja yang sesuai dengan KKI tersebut, Kemenko Bidang Kemaritiman mengundang budayawan, akademisi dan komunitas kemaritiman dalam sebuah Diskusi Kelompok Terumpun/FGD di Cibubur, Jumat (6/10/2017).

Dalam diskusi tersebut, Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin mengatakan bahwa pemerintah ingin membuat program terkait budaya maritim yang benar-benar pas sebagai implementasi KKI. "Kita perlu masukan mereka (pemangku kepentingan, red) untuk membuat program yang bisa membangkitkan Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujarnya.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Budaya, Seni dan Olahraga Maritim Kosmas Harefa menambahkan, tujuan diadakannya Diskusi Kelompok Terumpun tersebut adalah untuk memberikan apresiasi kepada individu, komunitas, korporasi maupun media yang berkontribusi dalam mendorong perkembangan kemaritiman. "Kita ingin memberikan mereka apresiasi dengan menyelenggarakan sebuah kegiatan penganugerahan maritim," urainya.

Lebih jauh, dalam diskusi terumpun itu Staf Tenaga Ahli Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Riza Damanik mendorong agar Kemenko Bidang Kemaritiman dapat merancang program kemaritiman yang lebih menyatu. "Jadi Kemenko Bidang Kemaritiman perlu merancang program yang tidak hanya menyentuh ranah pembangunan fisik saja tapi juga merancang program berbasis budaya maritim yang merupakan intangible asset ," sarannya.

Pada kesempatan itu, undangan dan narasumber yang berasal dari Kantor Staf Presiden (KSP), LIPI, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Institut Sains dan Budaya Indonesia (ISBI), dan Sang Akar Institut sepakat untuk melakukan penguatan jaringan komunitas kemaritiman. "Perlu penguatan jaringan untuk menyatukan program dan kepedulian tentang kemaritiman, hal ini dapat dilakukan melalui even Anugerah Budaya Maritim, " tambah peneliti LIPI Dedi Adhuri. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat dijadikan icon atau simbol budaya maritim.

Tak hanya itu, para narasumber juga mendorong agar pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan bekerjasama dalam memasifkan kegiatan literasi maritim.

Menutup acara, Staf Ahli Menteri Kemaritiman Bidang Sosio-Antropologi Tukul Rameyo berkesimpulan untuk terus menjaga jejaring komunitas maritim, melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait sinergi program kemaritiman dan melakukan pemetaan program untuk rencana aksi kemaritiman hingga tahun 2019. *