Lombok - Maritim, Dalam rangka menyambut IMF-World Bank (WB) 2018 mendatang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama kementerian terkait yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian  Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setempat, dan pemerintah daerah melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi destinasi wisata yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 25 hingga 26 Mei 2017.

Peninjauan lokasi yang diinisiasi oleh Kemenko Maritim ini dilakukan guna mengecek langsung kesiapan sarana dan prasarana destinasi wisata di Lombok sebagai salah satu destinasi wisata yang akan ditawarkan pada delegasi IMF-World Bank Annual Meeting Oktober 2018 mendatang.

Sejumlah lokasi destinasi wisata yang ditinjau diantaranya Sengigi, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan, Taman Pura Lingsar, Taman Narmada, Sentra Gerabah Banyumulek, Desa Tenun Sukarara, dan Desa Wisata Sade. Lokasi wisata yang dikunjungi mengikuti destinasi utama yang merupakan bagian dari paket wisata yang sedang dipersiapan Kementerian Pariwisata.

Asisten Deputi Budaya, Seni dan Olah Raga Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kosmas Harefa, mengatakan peninjauan lokasi yang dilakukan mendapat sambutan positif dari pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku industri. "Secara umum Lombok sudah siap menerima tamu dari IMF-WB Annual meeting namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi", ungkap Kosmas.

Sejalan dengan Kosmas, Tenaga Ahli Menko Bidang Ekonomi Makro, Dr. Masyita Crystallin menambahkan bahwa kunjungan kali ini khusus untuk mengidentifikasi percepatan infrastruktur yang dapat diselesaikan sebelum Oktober 2018 dan jika ada pembangunan yang dapat dimulai tahun ini melalui APBNP 2017.

Kosmas menambahkan bahwa persiapan destinasi wisata tidak hanya masalah infrastruktur tapi juga kebersihan. Fasilitas umum berupa toilet umum yang bersih juga perlu diperhatikan penyediannya, peran pemda sangat penting dalam pengelolaan fasum. Kosmas menekankan pentingnya koordinasi antara pemangku kepentingan di lapangan agar persiapan berjalan maksimal.

Seiring dengan Kosmas, Masyita mengatakan masalah sampah dan pengolahan limbah masih menjadi kendala besar yang harus pemerintah tangani dengan serius terutama di tiga Gili.

"Di 3 Gili belum ada Tempat pembuangan Akhirnya (TPA) yang profesional, yang melalui proses 3 R (Reuse, Reduce, Recycle), jadi semua sampah yang diambil dari rumah dan hotel-hotel langsung ditumpuk di TPA sehingga volume sampah yang masuk TPA maksimal", kata Masyita.

Namun untuk mengatasi persoalan sampah tersebut, menurut Masyita, Pemda setempat sudah menawarkan solusinya yaitu akan membuat TPA baru yang lebih memadai.

Persoalan kedua yang perlu dibenahi menurut Masyita yaitu Jetty yang masih kurang memadai. "Bahkan Gili Meno belum ada jetty nya, jadi turis harus loncat saat turun dari kapal maupun boat. Ini yang menjadi prioritas pemerintah untuk memperbaikinya", ungkap Masyita.

Pembangunan Jetty di Teluk Nare sudah masuk dalam anggaran tahun ini namun di Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno belum masuk anggaran tahun ini sehingga perlu dipersiapkan jika tiga Gili ini masuk ke dalam paket wisata yang akan ditawarkan pada delegasi IMF WB Annual meeting.

Terkait dengan hasil identifikasi tersebut, Kosmas mengatakan Kemenko Maritim terus mendorong pemerintah daerah untuk terus mengawal pembenahan-pembenahan infrastruktur agar berjalan sesuai targetnya.

"Pembangunan infrastruktur harus selalu dikawal pemerintah daerah dalam hal ini kepala dinas terkait jangan sampai ada pencoretan program prioritas dari anggaran", pungkas Kosmas.**