Marves - Jakarta, Dalam rangka meningkatkan fungsi koordinatif antara KKMN (Kelompok Kerja Mangrove Nasional) dan KKMD (Kelompok Kerja Mangrove Daerah)/TRMD (Tim Restorasi Mangrove Daerah), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan “National Symposium on Mangrove Management, Road to COP28: Mangrove Indonesia untuk Dunia”, Selasa (31/10/2023). Acara ini dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Bidang Koordinasi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Marves Kus Prisetiahadi.

“Pemerintah perlu mendengarkan masukan dan rekomendasi dari pakar, akademisi, mitra, sampai dengan tingkat tapak untuk mengembangkan program kerja KKMN, dan akan diturunkan ke KKMD,” kata Asdep Kus yang hadir mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan.

Mengenai KKMN ini, Asdep Kus memaparkan, Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 121 Tahun 2023 tentang KKMN yang memiliki 4 bidang kerja yaitu 1) Bidang Rehabilitasi Mangrove, 2) Bidang Pendanaan, Penguatan Kelembagaan, Pengawasan, dan Penegakan Hukum, 3) Bidang Monitoring, Evaluasi, Penelitian, dan Pengembangan, dan 4) Bidang Karbon Biru.

“Sementara KKMD, kami sangat mengapresiasi terbentuknya KKMD pada 34 provinsi, dengan revitalisasi yang mencakup pembaharuan SK dan restrukturisasi organisasi KKMD telah dilakukan pada 28 provinsi. Baik KKMD maupun TRMD merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mengelola mangrove di tingkat tapak,” jelasnya.

Pekerjaan KKMN dan KKMD/TRMD ini, lanjut Asdep Kus,diketahui cukup berat dengan target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar sampai dengan tahun 2024. Dalam symposium ini kita akan mendengarkan para koordinator bidang menyampaikan rencana kerja sampai tahun depan.

“KKMN, KKMD/TRMD diharapkan dapat mempercepat pencapaian target rehabilitasi mangrove tersebut, baik melalui APBN, APBD, dan sumber dana lainnya, ataupun kerja sama dengan sektor privat dan mitra pembangunan,” ujarnya.

Sektor privat sendiri memberikan dukungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan diharapkan setiap tahunnya dapat meningkatkan kontribusinya. Melalui proram M4CR (Mangrove for Coastal Resilience) bersama dengan World Bank, Indonesia dapat mempercepat program rehabilitasi dan konservasi mangrove, termasuk community development di 4 provinsi. Hal ini termasuk pilot project dalam penghitungan karbon.

Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan pemerintah Uni Emirat Arah dalam pembangunan International Mangrove Research Center for Climate di Indonesia. Selain itu bersama dengan World Economic Forum akan membentuk National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP).

“Mengenai hal tersebut, saya berharap symposium ini menghasilkan diskusi yang maksimal di mana diharapkan dapat segera diimplementasikan oleh seluruh tim KKMN, KKMD, dan TRMD,” pungkas Asdep Kus.

Diketahui acara yang berlangsung hingga Rabu (01/11/2023) ini dihadiri oleh beberapa perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pokja Rehabilitasi Mangrove BRGM, Badan Riset dan Inovasi Nasional, PT. Pelindo, SUCOFINDO, serta pejabat/ perwakilan terkait lainnya, yang akan mengisi acara sesuai dengan sesi panel yang ada (Sesi Rencana Program Kerja Setiap Bidang Dalam KKMN, Sesi Lesson learned dalam Mendukung Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Sesi Dukungan Sektor Privat dan Mitra Pembangunan Terkait Program Kerja Pemerintah).
    
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-266/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2023