Maritim - Jakarta, Kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar untuk nelayan dirasakan kurang. Hal ini mendorong asosiasi-asosiasi nelayan untuk mendesak pemerintah meningkatkan kuota BBM solar bersubsidi serta menambah jumlah Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) untuk menyalurkan BBM bersubsidi tersebut.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pertamina, BPH Migas dan asosiasi nelayan (HNSI) melakukan pembahasan masalah kuota BBM bersubsidi dan SPDN dalam rapat koordinasi di Jakarta, 08 Maret 2019. Pemerintah mencari solusi untuk menyelesaikan Masalah kuota BBM bersubsidi untuk nelayan yang sampai saat ini belum mendapatkan titik temu.

Perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS), KKP dan HNSI menjadi salah satu penyebab tidak akuratnya jumlah kuota bbm solar bersubsidi. Dalam data yang dimiliki HNSI Provinsi DKI Jakarta, kuota BBM solar bersubsidi untuk 2015 kapal ikan dengan bobot kurang dari 30 GT hanya dapat digunakan untuk melaut maksimal selama 17 hari. Jadi dalam satu bulan,hanya sekitar 17 hari kapal dapat melaut, 13 hari lainnya kapal ikan hanya bersandar di pelabuhan, tidak operasional.

Asisten Deputi Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Non Konvensional Amalyos memimpin rapat pembahasan menegaskan bahwa data yang tepat sangat signifikan untuk mempercepat penentuan kepastian kuota BBM solar bersubsidi. “Untuk mengawal percepatan penentuan angka kuota solar bersubsidi serta kepastian alokasi tambahan, Kemenko Kemaritiman akan memfasilitasi pembentukan tim kerja (task force) dan segera melakukan rapat lanjutan bersama KKP, BPS, BPH Migas dan pihak-pihak terkait lainnya. Prinsipnya, solar bersubsidi ini harus tepat sasaran, untuk itu diperlukan dukungan data akurat dari Dinas Kelautan Perikanan, HNSI, serta badan atau dinas terkait lainnya”.

Konverter Kit

Pada sisi lain, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berkoordinasi dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KemenESDM) dalam penyaluran paket konverter kit untuk nelayan. Paket ini bermanfaat untuk mengkonversikan sistem  mesin bahan bakar bensin menjadi bahan bakar LPG. Bahkan saat ini converter kit terus berinovasi agar dapat digunakan pada mesin kapal berbahan bakar solar.

“Selain rencana peningkatan jumlah kuota BBM Solar bersubsidi dan menambah jumlah SPDN, pemerintah juga telah menyiapkan solusi alternatif untuk nelayan kecil.” Tutur Asdep Amalyos. Salah satunya dengan menyalurkan paket-paket konverter kit. Kementerian ESDM  pada tahun 2018, telah membagikan 40.000 paket konverter kit untuk nelayan. 40.000 paket konverter kit dibagikan untuk nelayan dengan kapal <5 GT bermesin BBM bensin dengan daya maksimal 20 HP.***