Marves - Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi susun sejumlah kebijakan strategis sebagai tindak lanjut dari pembentukan tim efektif Reformasi Birokrasi (RB) (5/10/2023). Sejumlah kebijakan tersebut antara lain Penyusunan dan Pembahasan Draft Kepmenko Road Map Reformasi Birokrasi bersama tim efektif dan perwakilan unit kerja. Pembahasan Draft dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan dan saran dari setiap unit kerja yang kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Draft Kepmenko serta mengakomodasi kebutuhan yang ada di unit kerja.

Dalam kegiatan ini, setiap unit kerja diminta untuk memberikan saran dan masukan pada pertemuan langsung ataupun disampaikan secara tertulis kepada Tim Penyusun melalui Biro Hukum. Hal ini dilaksakanan dengan mempertimbangkan tujuan utama Reformasi Birokrasi yakni menciptakan dasar yang kuat untuk pembangunan nasional yang efektif dan berkelanjutan. Perubahan kebijakan Road Map RB secara nasional menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk memastikan reformasi birokrasi diseluruh instansi pemerintah berjalan secara optimal dan hasilnya memberikan dampak.

Dalam kegiatan pembahasan ini, masing-masing unit kerja memberikan masukan antara lain penyesuaian Road Map pada unit kerja DP yang tidak hanya berfokus pada investasi tetapi juga pertambangan sehingga isu tematik pertambangan perlu diperdalam. Selain itu, untuk Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi agar perkembangan terkait transportasi darat, laut, udara, terutama KLBB dapat menjadi isu utama.

No.SP-279/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2023
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi