Marves - New York, Dalam rangka mewujudkan komitmen global untuk membantu negara berkembang memobilisasi pendanaan dengan mitra negara maju dan pihak swasta untuk memperkuat aksi iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah Indonesia menginisiasi pembentukan Global Blended Finance Alliance (GBF) sebagai salah satu outcomes Indonesia dalam Presidensi G20. Di sela-sela pertemuan UN General Assembly di New York, pemerintah Indonesia mengadakan dialog tingkat tinggi untuk membahas inisiasi tersebut dan menggalang dukungan dari negara lain yang bertempat di  kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) New York, Amerika Serikat, pada Selasa (20-9-2022).
 
Dalam pidato pembukaannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan, menekankan pentingnya aksi iklim untuk mencapai target iklim Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. 

“Saya bangga Global Blended Finance Alliance, sebagai bagian dari inisiatif Indonesia, telah diadopsi dalam G20 Chair’s Summary on Multilateralism for Sustainable Development Goals. Hal itu merupakan pencapaian kunci untuk G20,” ujar Menko Luhut.
 
Pada dialog tersebut, Menko Luhut mengatakan bahwa Indonesia menempuh dua langkah dalam memperkuat ketahanan energi, yaitu meningkatkan bauran energi terbarukan sejalan dengan target pemerintah dan menyusun strategi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, terutama batubara. 

“Presiden kami telah mengeluarkan regulasi energi terbarukan (Perpres tentang Energi Baru Terbarukan) untuk meningkatkan teknologi dan investasi pada sektor energi terbarukan,” tambahnya.
 
Lebih lanjut, Menko Luhut mengajak seluruh negara dan mitra strategis untuk merealisasikan GBFA sebagai organisasi internasional yang menawarkan sumber pendanaan baru dan inovasi teknologi untuk memperkuat kapasitas regional. Semua yang hadir positif inisiatif Indonesia dalam pembentukan GBF ini. Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, pada KTT G20 bulan November mendatang akan diluncurkan Joint Statement oleh negara dan mitra pendukung sebagai dasar pembentukan struktur GBF secara legal.
 
Dialog tingkat tinggi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Norwegia, Espen Eide, Duta Besar untuk Perubahan Iklim Denmark, Tomas Cristensen, serta para CEO dari organisasi internasional, non-organisasi pemerintah, dan filantropi.

No.SP-239/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2022