Marves - Bali, Dalam rangka menguatkan perlindungn pekerja di sektor perikanan dan ketahanan sektor pengolahan ikan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama International Labour Organization (ILO) gelar Fair Seas Labour Conference pada 6-7 September 2022 di Bali. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio D. Araujo menyampaikan bahwa acara yang dihadiri peserta perwakilan pemerintah Indonesia, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Malaysia, International Labour Organization (ILO), United Nations Development Programme (UNDP), International Organization for Migration (IOM), Uni Eropa, Non-Government Organization, Serikat Pekerja, Asosiasi terkait dan Media ini membahas isu-isu penting terkait pekerja sektor perikanan dan pengolahan produk perikanan.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari The Inaugural Plenary Meeting of the SEA Forum for Fishers yang dilaksanakan pada tahun 2019 lalu, kegiatan ini membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi biru dan para pekerjanya, bagaimana negara-negara anggota SEA Forum for Fishers menghadapi tantangan-tantangan dalam perlindungan pekerja, termasuk pekerja migran dan pekerja perempuan, serta reformasi kebijakan yang diperlukan untuk mendorong terciptanya perlindungan pekerja yang lebih efektif.

"Kita harus memberikan perlindungan kepada pelaut dan awak kapal perikanan secara tepat dan efektif dimulai dengan membangun pemahaman yang sama," tegas Deputi Basilio. Deputi Basilio yang menekankan bahwa koordinasi dan kerja sama lintas kementerian/lembaga nasional maupun internasional menjadi aspek penting untuk mewujudkan perlindungan pekerja di sektor maritim yang optimal.

Dalam kesempatan ini, Deputi Basilio juga kembali menekankan pentingnya negara-negara untuk meratifikasi 4 pilar konvensi utama penyokong sektor perikanan, yaitu Port State Measurement Agreement (PSMA) mengenai pengelolaan ikan guna mencegah penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, tidak diatur dan Ilegal (IUU-Fishing), Cape Town Agreement (CTA) mengenai stabilitas dan konstruksi kapal perikanan yang layak, C-188 mengenai pemenuhan hak awak kapal perikanan, dan STCW-f mengenai kualifikasi dan sertifikasi dari awak kapal perikanan.

Lebih lanjut, Deputi Basilio menjelaskan Indonesia telah melaksanakan inspeksi bersama yang dikoordinasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara terkait pemeriksaan kapal perikanan. Kegiatan ini melibatkan berbagai instansi terkait seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan, dan lainnya dengan merujuk pada pemeriksaan bersama dari South African Maritime Safety Authority (SAMSA) yang telah dilakukan di Afrika Selatan. Provinsi Sulawesi Utara mengembangkan formulir dan alat inspeksi bersama, dan berhasil melakukan inspeksi bersama pertama mereka di Pelabuhan Bitung pada tahun ini.

Menutup sambutannya, Deputi Basilio meyakini forum ini akan mampu meningkatkan kemitraan antara pemangku kepentingan di Asia Tenggara dan negara-negara anggota G20 untuk melakukan tindakan/aksi bersama guna mengurangi ketidaksetaraan dan mendorong inklusi ekonomi melalui penciptaan lapangan pekerjaan yang layak di sektor perikanan dan industri pengolahan makanan laut.

“Saya meyakini pertemuan ini akan menghasilkan dokumen dan/atau rekomendasi kebijakan yang mampu berkontribusi signifikan dan berdampak langsung kepada para pekerja sektor perikanan. Ke depannya, SEA Forum for Fishers sebagai forum koordinasi regional harus dapat mengatasi kesenjangan di sektor perikanan dan pengolahan ikan. Selain itu, untuk memperbaharui komitmen kita dalam pelindungan yang lebih efektif dan peningkatan ketahanan bagi semua pekerja, terutama pekerja paruh waktu, upah rendah, pekerja perempuan, dan pekerja informal di sektor perikanan dan pengolahan ikan. Saya berterima kasih kepada ILO atas dedikasi dan kerja sama yang berkelanjutan dan tetap konsisten," kata Deputi Basilio menutup sambutannya.

Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto dalam sambutannya menyampaikan bahwa agenda pada dua hari ke depan bertujuan untuk mendorong negara-negara mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman dan lingkungan kerja yang layak bagi pekerja di sektor perikanan dan pengolahan ikan.

"Negara-negara menjadi tujuan utama penghasil sekaligus pengekspor produk perikanan. Bersama-sama kita dapat menetapkan visi untuk meningkatkan pelindungan tenaga kerja, terutama di sektor perikanan. Selama dua hari ke depan, kita petakan berbagai kelemahan dalam sistem pelindungan pekerja sektor perikanan dan memastikan forum ini semakin responsif terhadap tantangan pemulihan pasca pandemi Covid-19 dan mengidentifikasi area utama untuk kolaborasi baik pada pertemuan bilateral maupun regional," kata Michiko.

Senada dengan Deputi Basilio, Michiko juga menekankan pondasi yang kuat dalam rangka mewujudkan tujuan dari forum kali ini dan mengharapkan komitmen serta kerja sama di masa mendatang. "Dengan upaya kita bersama yang berkelanjutan, kita dapat membangun suatu ekosistem yang kuat untuk tempat kerja yang layak dan aman bagi pekerja di sektor perikanan dan pengolahan ikan. Terima kasih atas semua komitmennya dan kita harus tingkatkan kerja sama di sektor ini lebih baik lagi," tambah Michiko. 

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No.SP-286/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2022